Dicerca DPR, Ketua KPK Buka Mulut Soal Mekanisme Penyadapan – FAJAR
Hukum

Dicerca DPR, Ketua KPK Buka Mulut Soal Mekanisme Penyadapan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat pertanyaan bertubi-tubi dari Anggota DPR RI Komisi III soal langkah penyadapan terhadap pelaku tindak korupsi.

Mendapat banyak pertanyaan, Ketua KPK Agus Rajhardjo mengakui penyadapan tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebab ada mekanisme yang mengaturnya dan melibatkan sejumlah deputy. Sebelum dilakukan penyadapan, harus diawali dengan adanya usulan Direktorat Penyelidikan KPK setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Usul itu disampaikan ke pimpinan KPK.

Baru, lanjut Agus, setelah lima pimpinan setuju dan menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap), intersepsi baru bisa dilakukan. “Jadi yang menyadap bukan Direktorat Penyelidikan, tapi Direktorat Monitoring di bawah Deputi Informasi dan Data KPK,” kata Agus saat rapat dengar pendapat di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/9).

Dia menegaskan, penyadapan itu juga diawasi oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK. “Direktorat PI yang selalu memeriksa log book penyadapan tadi,” katanya.

Menurut, penyadapan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan tanpa melalui prosedur resmi di KPK. Karena itu bidang penyelidikan, informasi dan data serta PI saling terkait dalam melakukan penyadapan. (Fajar/jpg)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!