Rawan Korupsi, Presiden Ditantang Tegur Pejabat Daerah Pemilik Jet Pribadi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Sampai saat ini, lembaga anti-rasuah alias KPK menangani 77 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Ini menandakan bahwa tingkat kerawanan korupsi oleh kepala daerah masih tinggi.

Teranyar, ada empat kasus korupsi hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang menghebohkan. Pertama, OTT yang terjadi pada Bupati Batubara. Kedua, OTT pada penyelenggara pemerintah daerah di Kota Banjarmasin. Ketiga, OTT Wali Kota Tegal dan beberapa penyelenggara pemerintah daerahnya. Keempat, OTT terhadap Wali Kota Batu, Jawa Timur.

Maka, dari kasus-kasus tersebut, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) dan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia (Aspeksindo) bersuara lantang. Menyatakan perlawanan terhadap korupsi.

Suara lantang Aspeksindo dan HMPI dinyatakan dalam tujuh butir, seperti yang diterima redaksi FAJAR.co.id, Selasa (19/9/2017).

Satu butir yang mencolok adalah Aspeksindo dan HMPI menantang Presiden Joko Widodo untuk menegur langsung dugaan kepemilikan pesawat jet pribadi oleh beberapa kepala daerah.

“Karena kepemilikan pesawat jet pribadi oleh kepala daerah tidak sesuai asas kepatutan dan jauh dari kebutuhan kerja-kerja pemerintahan,” terang Ketua Umum Aspeksindo, Muh Basli Ali, yang kini menjabat Bupati Kepulauan Selayar.

“Kepemilikan pesawat jet oleh kepala daerah juga sangat melukai rakyatnya dengan kondisi ekonomi yang semakin susah,” imbuh Ketua Umum DPP HMPI, Andi Fajar Asti.

Andi Fajar menggambarkan, kepala daerah pemilik jet pribadi harus merogoh kocek dalam setiap bulan, yakni senilai Rp 2 miliar. “Itu untuk biaya perawatan, dua miliar per bulan. Jadi, dalam setahun berapa biaya yang keluar hanya untuk urus jet? Itu baru biaya perawatan, belum yang lain-lain,” tuturnya.

Karena itulah Andi Fajar dari HMPI dan Muh Basli Ali selaku Ketua Umum Aspeksindo mengeluarkan tujuh pernyataan sikap terkait hal-hal tersebut, di mana kedua pihak mengajak kepala daerah hidup sederhana dan menjaga diri dari jebakan korupsi.

Berikut pernyataan lengkap Aspeksindo dan HMPI terkait korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi!

1. Mengajak pemerintah daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) lebih banyak bekerja di daerahnya dari pada ke Jakarta dan Luar Negeri.

2. Menyerukan kepada semua Kepala Daerah dan DPRD untuk hidup sederhana dan meninggalkan gaya hidup yang berlebihan (glamour).

3. Menyerukan kepada semua Kepala Daerah dan DPRD untuk dapat melindungi dan mengawal investasi di daerahnya dengan tidak memalak investor yang mengakibatkan korupsi oligarki yang massif terjadi, sehingga menghambat investasi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Mengajak seluruh Kepala Daerah dan DPRD untuk tidak melakukan subordinasi dan despotisasi kepada seluruh penyelenggara daerahnya yang mempunyai komitmen untuk tidak korupsi dan berkomitmen dengan visi-misi yang populis.

5. Mengajak seluruh Kepala Daerah dan DPRD untuk hidup dekat dengan rakyat, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang timpang antara penguasa daerah dan rakyatnya.

6. Menantang Presiden Jokowi untuk menegur langsung Kepala Daerah yang diduga keras melakukan Pungli terhadap pengusaha yang sudah berinvestasi untuk pembangunan daerah.

7. Sebagaimana Low Profile Presiden Jokowi, menantang presiden Jokowi untuk menegur langsung dugaan kepemilikan Pesawat Jet pribadi beberapa Kepala daerah karena tidak sesuai asas kepatutan dan jauh dari kebutuhan kerja-kerja pemerintahan. Kepemilikan pesawat Jet Kepala daerah juga sangat melukai rakyatnya dengan kondisi ekonomi yang semakin susah.

Demikian kami dari ASPEKSINDO bersama HMPI mendorong hadirnya integritas seorang Kepala Daerah dan DPRD untuk berkomitmen lepas dari kegiatan oligarkis dan koruptif agar tidak terjadi mafia sumber daya alam.

Hormat Kami,
Muh. Basli Ali
Ketua Umum ASPEKSINDO

Andi Fajar Asti
Ketua Umum DPP HMPI

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...