Blunder Data Soal Senjata, Status Panglima TNI Lampu Kuning

FAJAR.CO.ID -- Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, diminta mengklarifikasi terkait pernyataan soal ribuan senjata api yang akan didatangkan. "Karena ini sudah membuat gaduh masyarakat, sudah meresahkan," ujar Anggota Komisi I, Charles Honoris, saat dihubungi, Senin (25/9/2017). Untuk itu, Komisi I menjadwalkan pemanggilan Panglima TNI pada awal Oktober mendatang. "Kita akan minta keterangan dari pernyataannya tersebut," tegas Charles yang juga politi PDI Perjuangan. Menurutnya, Gatot perlu menjelaskan latar belakang menyampaikan soal 5000 senjata yang didatangkan oleh lembaga non-militer ke Indonesia. Sebelumnya, Menko Polhukam, Jenderal (Purn) TNI Wiranto, telah meluruskan pernyataan Gatot tersebut. Menurut Wiranto, pembelian senjata yang dilakukan institusi di luar TNI hanya berjumlah 500 pucuk. Semua senjata yang dibeli itu untuk keperluan intelijen dan tidak dilakukan diam-diam. Wiranto menambahkan, rencana pembelian senjata tersebut juga sudah dianggarkan dalam keuangan negara (APBN). Selain itu, senjata bukan diimpor dari luar negeri, melainkan produksi PT Pindad. Sementara, Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie, meminta Gatot dapat membuktikan ucapannya terkait 5.000 pucuk senjata yang didatangkan secara ilegal tersebut. "Kalau dia betul A1 datanya, kalau intelijennya canggih ya sudah kita mau lihat mana lima ribu itu dia police line. Lima ribu senjata itu buat lima batalion loh. Kalau pakai kontainer itu berapa kontainer, saya ingin tahu," kata Connie saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL (FAJAR Group), Senin (25/9). Menurutnya, Gatot terkesan mengelak dari Menko Polhukam Wiranto dengan alasan tidak pernah memberi pernyataan tersebut secara resmi kepada publik. "Daripada statement Pak Gatot seolah-olah membantah, saya kan banyak mengikuti perkembangan. Seolah-olah dia berargumentasi bahwa Pak Wiranto tidak tahu data, saya lebih tahu gitu," tantang Connie. Dia merasa yakin bahwa Gatot sebenarnya tidak punya data itu dari intelijen TNI seperti BAIS. Sebab, data yang dimiliki oleh TNI tentu akan sangat akurat. "Kalau cuma satu atau dua senjata mungkin masih normal, ini miss 4.500 senjata. Itu kan kebangetan. Jadi kalau saya meragukan data Pak Gatot itu dari data akurat angkatan. Ini pasti ada pembisik di luar angkatan. Karena kalau intel negara, BAIS, intel TNI itu pasti bagus datanya," demikian Connie. Menanggapi perkembangan ini, banyak pihak meyakini bahwa Panglima TNI saat ini berstatus terancam dicopot. Namun, tidak sedikit pula yang percaya bahwa posisi Gatot tidaklah blunder, sebab ia hanya menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. "Kalau nasib Gatot tetap aman, karena Gatot sebagai panglima TNI sedang menjalankan tugasnya," kata pemerhati politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Mirza Harera, saat dihubungi, Minggu (24/9). Menurutnya, Presiden Joko Widodo hanya perlu mengevaluasi pernyataan Gatot yang disampaikan kepada publik soal pembelian senjata tersebut. Jokowi tidak perlu sampai mencopot Gatot dari posisinya sebagai panglima TNI. Mirza menengarai jika Jokowi sampai mencopot Gatot justru akan membuat panas perpolitikan nasional. "Jika karena masalah ini Gatot dicopot oleh presiden, eskalasi ketegangan politik akan semakin menjadi tinggi," bebernya. (fajar/rmol)