Tak Hanya Abaikan MoU dengan Polisi, KPK Juga Dianggap Melanggar Prosedur Hukum dan HAM

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritikan dari anggota DPR RI soal sistim kerja mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar mengakui, jika KPK sering melakukan pelanggaran prosedur hukum acara dan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang melakukan tugas mereka dalam memberantas korupsi di bangsa ini. Menurut Agun, salah satu contoh pelanggaran hukum yang dilakukan KPK adalah upaya paksa penyitaan, penggeledahan hingga penahanan terhadap terduga korupsi itu sering melanggar KUHP. "KPK sering menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan jangka waktu yang melebihi batas yang diatur. Padahal KPK tidak memiliki kewenangan menghentikan penyidikan," kata Agun saat menggelar RDP dengan Komisi III DPR RI, Selasa (26/9). Dikatakan, tindakan seperti ini telah melanggar hak asasi seseorang yang baru diduga melakukan tindak korupsi. Pasalnya, tindakan KPK ini sudah melebihi kewenangannya. Dalam aspek kewenangan, KPK kerap tidak patuh terhadap perundang-undangan serta KUHP dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. KPK juga melanggar nota kesepahaman yang dibuatnya dengan instansi lain, salah satunya dalam MoU dengan Kepolisian. "(MoU) hanya digunakan sebagai pencitraan di atas secarik kertas semata," tegasnya. (Aiy/Fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan