JK Setuju Setya Novanto Diganti sebagai Ketum Golkar
FAJAR.CO.ID -- Kasus korupsi e-KTP yang membelit Setya Novanto diakui Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla (JK), sangat berdampak bagi Partai Golkar.
Selaku politisi senior Golkar, JK setuju jika ada pergantian posisi di jabatan ketua umum partai.
"Sepantasnya begitu," ujar JK di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dimuat laman Viva, Selasa (26/9/2017).
Menurut JK, ditetapkannya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, telah membuat citra Golkar turun.
"Kita tidak bicara pribadi, kita tidak bicara hanya legalitas. Kita bicara citra. Partai itu tergantung citra di masyarakat, penilaian publik. Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, ya begitu," ujar JK.
Dengan demikian, JK menyampaikan, keputusan DPP untuk meminta Novanto mundur adalah hal yang tepat.
Diketahui, kursi ketua umum kembali goyang setelah pengurus DPP Partai Golkar meminta kesediaan Setya Novanto menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Hal ini merupakan keputusan rapat pleno harian DPP partai berlambang beringin rindang pada Senin (25/9/2017).
Usulan agar Novanto menunjuk Plt ketum ini akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham, dan Ketua Harian, Nurdin Halid, kepada Novanto yang tengah terbaring di RS Siloam.
"Bunyinya itu meminta kesediaan beliau (SN) menunjuk pelaksana tugas, kalau enggak salah ya. Saya kan enggak dapat tugasnya, hanya dibacakan (kemarin usai pleno)," ujar Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Kahar Muzakir, di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (26/9/2017).
