Bukti Terpenuhi, Myanmar Sudah Sepatutnya Disanksi

FAJAR.CO.ID -- Human Rights Watch (HRW) meminta Dewan Keamanan (DK) PBB segera menjatuhkan sanksi dan embargo senjata kepada Myanmar.

DK PBB bertemu hari ini, Kamis (28/9), untuk membahas krisis di negara yang dipimpin Presiden Htin Kyaw tersebut.

"Militer Burma secara brutal mendepak warga Rohingya dari Negara Bagian Rakhine," tegas Direktur Kebijakan dan Hukum HRW, James Ross, Rabu (26/9/2017).

Pembantaian penduduk dan pembakaran rumah-rumah warga Rohingnya itu adalah kejahatan melawan kemanusiaan.

Versi Mahkamah Kriminal Internasional, yang termasuk kejahatan melawan adalah pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan deportasi yang dilakukan secara sistematis.

Berdasar penelitian yang dilakukan HRW serta foto-foto satelit kondisi di Rakhine, seluruh unsur tersebut terpenuhi.

Terjadi pemerkosaan, pembunuhan, usaha pembunuhan, penyiksaan, dan tekanan untuk melakukan eksodus besar-besaran. Hampir seluruh pengungsi Rohingya di Bangladesh mengalami tanda-tanda kekerasan fisik dan mental.

Konflik di Rakhine terjadi berkali-kali tanpa penyelesaian dan hanya berujung pada eksodus besar-besaran ke negara-negara tetangga.

Sejak 1970-an, hampir satu juta penduduk Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah mengalami kekerasan fisik dan mental.

Bangladesh adalah negara yang paling banyak menampung pengungsi Rohingya, yaitu lebih dari 900 ribu orang.

Pakistan menampung 350 ribu orang, Arab Saudi 200 ribu orang, India 40 ribu orang, dan Uni Emirat Arab (UEA) 10 ribu orang. Malaysia, Thailand, dan Indonesia berturut-turut menampung 150 ribu, 5 ribu, dan seribu pengungsi Rohingya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor :


Comment

Loading...