Korupsi Mantan Bupati Konut, KPK: Indikasi Kerugian Negara Mencapai Rp. 2,7 Triliun

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Setelah resmi menetapkan Mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi izin pertambangan, KPK pun langsung mulai menghitung jumlah kerugian negara yang jumlahnya tidak sedikit.

Berdasarkan perhitungan KPK, indikasi kerugian negara akibat perbuatan Aswad mencapai Rp. 2,7 triliun. Jumlah tersebut berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat perizinan yang melawan hukum.

“Aswad selama menjabat sebagai Pejabat Bupati Konawe Utara tahun 2007 – 2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp. 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan Izin Kuasa Pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara. Atas perbuatan tersebut, ASW dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” tegas Saut Situmorang dalam jumpa pers di Kantor KPK, Selasa (3/10).

Dikatakan, indikasi penerimaan yang terjadi yang diduga dilakukan oleh Aswad dalam rentan waktu 2007-2009. Sekedar diketahui, Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah pemekaran di Sultra yang memiliki potensi nikel yang cukup besar yang secara umum dikuasai oleh PT Antam.

“Usai diangkat jadi Pejabat Bupati 2007, yang bersangkutan diduga secara sepihak mencabut kuasa Pertambangan milik PT Antam yang berada di Kecamatan Lilitima dan Molawe,” urainya.

Bahkan, dalam keadaan masih dikuasai PT Antam, Aswad selaku Pejabat Bupati Konawe Utara sudah menerima pengajuan Izin Kuasa Pertambangan. “Ada 30 SK Kuasa Pertambangan eksplorasi dari proses tersebut dan ASW diduga terima uang dari pengusaha,” ujarnya.

Saut mengungkapkan, Aswad Sulaiman dalam jabatannya sebagai Pejabat Bupati Konawe Utara 2007-2009 serta Bupati Konawe Utara 2011-2016, diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Aswad juga diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga merugikan keuangan Negara dalam pemberian izin Kuasa Pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta IUP operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007 – 2014.

“ASW juga disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” tutupnya. (Hrm/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...