KPK Jerat Mantan Bupati Konawe Utara dengan Dua Kasus Korupsi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Setelah melakukan penggeledahan dua hari terakhir, KPK langsung menetapkan Aswad sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi persnya menjelaskan, penetapan tersangka Aswad setelah sebelumnya dilakukan pengumpulan informasi dan data serta penyelidikan oleh penyidik KPK. Setelah terpenuhi bukti permulaan yang cukup, KPK langsung meningkatkan perkara indikasi dugaan korupsi izin usaha Pertambangan di Konawe Utara ketingkat penyidikan. “KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana dalam pemberian izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta IUP operasi produksi dari pemerintahan Kabupaten Konawe Utara 2007 sampai 2014. Mengenai hal tersebut, KPK menetapkan ASW sebagai tersangka,” kata Saut dalam konferensi persnya, Selasa (3/10). Saut mengungkapkan, Aswad Sulaiman dalam jabatannya sebagai Pejabat Bupati Konawe Utara 2007-2009 serta Bupati Konawe Utara 2011-2016, diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Aswad juga diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga merugikan keuangan Negara dalam pemberian izin Kuasa Pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta IUP operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007 - 2014. “ASW disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” tambahnya. Berdasarkan hasil pengembangan, Saut membeberkan indikasi kerugian negara mencapai Rp. 2,7 triliun. Jumlah tersebut berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat perizinan yang melawan hukum. Selain itu, lanjut Saut, Aswad selama menjabat sebagai Pejabat Bupati Konawe Utara tahun 2007 - 2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp. 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan Izin Kuasa Pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara. “ASW juga dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” tegasnya. Dikatakan, indikasi penerimaan yang terjadi yang diduga dilakukan oleh Aswad dalam rentan waktu 2007-2009. Sekedar diketahui, Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah pemekaran di Sultra yang memiliki potensi nikel yang cukup besar yang secara umum dikuasai oleh PT Antam. “Usai diangkat jadi Pejabat Bupati 2007, yang bersangkutan diduga secara sepihak mencabut kuasa Pertambangan milik PT Antam yang berada di Kecamatan Lilitima dan Molawe,” urainya. Bahkan, dalam keadaan masih dikuasai PT Antam, Aswad selaku Pejabat Bupati Konawe Utara sudah menerima pengajuan Izin Kuasa Pertambangan. “Ada 30 SK Kuasa Pertambangan eksplorasi dari proses tersebut dan ASW diduga terima uang dari pengusaha,” tutupnya. (Hrm/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor :

Comment

Loading...