Polemik Senjata, Menhan Bilang Begini…


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polemik mengenai pembelian senjata terungkap lagi. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengakui koordinasi mengenai pembelian dan pengadaan senjata masih sangat kurang. Dia tidak kaget apabila polemik mengenai pengadaan senjata tiba-tiba muncul ke permukaan publik.”Saat ini koordinasi belum jalan dengan benar, mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dan harus satu induk ke Menhan. Karena itu berpatokan dengan UU,” ujar Ryamizard kepada JawaPos.com saat ditemui Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).Sebanyak 280 pucuk Stand Alone Grenade Laucher (SAGL), yang dimimpor Polri dari Bulgaria tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Apalagi sebelum itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengungkapkan ada pemesanan 5.000 senjata ilegal dari non militer yang menggunakan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).Oleh sebab itu, Ryamizard berharap ke depan dalam pengadaan dan pembelian senjata, harus satu pintu lewat dirinya. Bahkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini berhak mengizinkan atau tidak mengizinkannya pembelian sejata. “Semua senjata itu harus seizin dengan Menteri Pertahanan,” tegasnya.Terkait senjata yang diimpor Polri masih tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Ryamizard mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Menurut dia senjata yang didatangkan dari Bulgaria sudah sesuai dengan prosedur. “Jadi nanti tinggal diserah terima saja senjata itu,” tukasnya.Mabes Polri akhirnya mengklarifikasi informasi barang impor berupa senjata yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan jika pembelian senjata yang didatangkan dari Bulgaria itu sesuai sesuai dengan prosedur.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...