Kebanyakan Densus Tipikor, Gerindra: Anggaran Negara Dihabiskan untuk Tindakan yang Sama

Selasa, 17 Oktober 2017 17:11

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai tumbuh subur dibeberapa instansi penegak hukum di Republik Indonesia (RI). Sedikitnya ada empat instansi hukum yang disinyalir memiliki Densus Tipikor, yakni Polisi, Badan Intelejen Nasional (BIN), Tentara dan kemungkinan besar juga dimiliki Kejaksaan.Keberadaan Densus Tipikor ini mendapat tanggapan serius dari politisi Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Menurut dia, banyaknya Densus Tipikor ini akan menjadi masalah tersendiri di masyarakat. Tak hanya itu, dipastikan juga akan terjadi tumpang tindih tugas di lapangan nanti.”Inilah masalahnya, jadi semua instansi sekarang ini mulai membentuk Densus Tipikor. Semua instansi juga membentuk tentang ciber media, kepolisian membetuk, BIN juga saya kira ada, Tentara juga ada, mungkin Kejaksaan juga ada. Tapi anggaran negara kemudian banyak dihabiskan untuk melakukan tindakan yang oleh lembaga lain sudah lakukan,” kata Muzani kepada wartawan, Selasa (17/10).”Mungkin seperti itu. Koordinasi akhirya nggak ada, dan terjadi tumpang tindih di lapangan. Akhirnya terjadi sesuatu yang menjadi problem di masyarakat,” tambahnya.Meski begitu, Muzani mengapresiasi niat baik instansi-instansi tersebut yang mau bersama-sama berantas korupsi di negeri ini. Dikatakan pula, masalah utama yang sedang dihadapi bangsa ini adalah korupsi.”Saya sudah mendengar, ada upaya pemberantasan korupsi, saya kira baik dan mulia. Karena saya rasa menjadi problem serius bangsa kita. Tapi kemudian instansi-instansi merasa memiliki kewenangan, itu akan menjadi masalah di lapangan, baik persoalan Tipikor, Densus Tipikor ataupun ciber media. Sekarang semua jadi masalah, tapi kalau semua menganggap itu masalah dan menganggap memiliki kewenangan untuk itu, jadi bagaimana,?” tanya dia.Lanjut Sekjen Gerinda, berdasarkan Undang-Undang kewenangan penanganan tindak pidana korupsi itu lebih pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sebagaian kewenangan juga milik Polisi dan Kejaksaan.”Undang-undang mengatakan seperti itu, bahwa KPK memiliki kewenangan penindakan Tipikor. Bahwa itu juga menjadi wewenangnya kepolisian, wewenangnya kejaksaan, iya. Tapi ada undang-undang yang sifatnya spesialis itu kan KPK,” jelasnya.Untuk itu, anggota komisi III meminta agar dalam penanganan tindak pidana korupsi di lapangan saling kordinasi antar lembaga penegak hukum itu, biar tidak terjadi tumoang tindih tugas.”Pokoknya itu harus dikoordinasikan di lapangan sehingga tidak tumpang tindih. Kalau sudah tumpang tindih, nanti ada problem baru dalam persoalan. Malah pokok persoalannya tidak terselesaikan, justru masalah baru yang muncul. Pokok masalahnya adalah pemberantasan korupsi, jangan sampai kemudian perebutan kewenangan yang menjadi maslaah kita,” harapnya. (Aiy/Fajar)

Bagikan berita ini:
7
6
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar