Perppu Ormas Dipermasalahkan, Begini Pendapat Prof Romli

Rabu, 18 Oktober 2017 21:17

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terus menuai protes dari berbagai pihak.Tak sedikit yang menolak diterbitnya Perppu ini. Protes atas Perppu Ormas ini lantas mendapat tanggapan serius dari Pakar hukum pidana, Prof.  Romli Atmasasmita.Dia menilai diterbitkan Perppu Ormas ini merupakan langkah tepat. Sebab, perppu itu justru menutup celah di UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas.“Kalau menurut saya sudah tepat,” kata Romli usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR, Rabu (18/10) dengan agenda membahas Perppu Ormas.Guru besar ilmu hukum Universitas Padjadjaran itu menegaskan, saat ini yang dibutuhkan pengawasan atas berbagai ormas. Menurutnya, menteri hukum dan HAM maupun menteri dalam negeri harus terus mengontrol serta mengawasi ormas, termasuk dengan memberikan peringatan.“Sekecil apa pun tetap saja (bisa) abuse (menyimpang, red) kalau tidak ada pengawasan dan tidak amanat,” tegasnya.Romli justru berpendapat bahwa sebenarnya yang bermasalah adalah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Dia menjelaskan, sebenarnya UU sudah menyediakan wadah bagi ormas yang hendak mencari keadilan, yakni melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Bagikan berita ini:
10
10
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar