Perppu Ormas Dipermasalahkan, Begini Pendapat Prof Romli

Rabu, 18 Oktober 2017 21:17
Belum ada gambar

Karena itu Romli menegaskan, proses peradilan yang bisa dipercepat tak semestinya diperlama. “Nah, di sini masalah kita, birokrasi kita suka menunda-nunda pekerjaan,” tegasnya.Di lain sisi ketika ada ormas-ormas bermasalah, katanya, pemerintah harus menunggu dan tak bisa bergerak cepat.  “Kapan pemerintah, negara bisa cepat mengatasi masalah sosial di masyarakat, belum lagi muncul pro kontra,” katanya.Jadi, Romli menegaskan bahwa sebenarnya UU Ormas yang menjadi ihwal kegentingan yang memaksa. “Kegentingan memaksanya ada di UU itu karena negara tidak punya kewenangan apa-apa dan berwibawa lagi,” katanya.Dia lantas memberikan contoh tentang kelemahan di UU Nomor 17 Tahun 2013. Misalnya, ketika ada konflik sosial akibat ormas, maka ada pihak lain yang dirugikan.“UU Nomor 17/2013 melindungi HAM, HAM siapa? HAM yang lain bagaimana nih, yang dagang yang mencari nafkah?” katanya. (Fajar/jpnn)

Bagikan berita ini:
4
7
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar