Gerindra Pertimbangkan Ajukan Judicial Review Soal Pengesahan Perppu Ormas ke MK

Selasa, 24 Oktober 2017 18:47
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPR RI telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU lewat sidang paripurna ke-9, Selasa (24/10).Dalam putusan itu, terdapat tiga fraksi yang menolak pengesahan Perppu menjadi UU, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi PAN.Wakil Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria menuturkan, Fraksi Gerindra akan melakukan diskusi dan pendalaman soal pengesahan Perppu Ormas ini.”Ya, nanti kami opsi Gerindra dan fraksi lain yang menolak akan mendiskusikan, merapatkan dan mengajukan. Atau elemen-elemen lain dengan membuat judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Riza Patria kepada wartawan usai sidang Paripurn.Lanjut politisi Gerindra ini, ada dua mekanisme yang harus dilalui oleh fraksi yang menolak pengesahan Perppu Ormas ini, yakni mengajukan jucial review dan mengajukan revisi terhadap pengesahan Perppu itu sendiri.”Ada tiga fraksi yang menerima, tapi meminta direvisi ke depan, empat fraksi menerima dan tiga menolak. Kalau sudah disahkan, itu mekanismenya ada dua yakni melalui jucial review dan mengajukan revisi terhadap Perppu yang sudah disahkan,” jelasnya.Dikatakan pula, dengan disahkan Perppu ini menjadi UU, maka pemerintah punya legitimasi. Hal ini yang menjadi masalah tersendiri buat Fraksi Gerindra, karena akan terjadi tafsir tunggal terhadap Pancasila itu sendiri.”Kita keberatan atas Perppu Ormas ini karena akan terjadi penapsiran tunggal terhadap Pancasila oleh pemerintah. Sementara pemerintah hanya dapat diwakilkan oleh seorang Menteri untuk menafsirkan bahwa semua Ormas ini bertentangan atau tidak, karena pemerintah punya legitimasi,” ucapnya.

Bagikan berita ini:
10
6
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar