Tak Demokratis, Gerindra Berharap MK Batalkan PT 20 Persen

Selasa, 24 Oktober 2017 07:07

FAJAR.CO.ID — Partai Gerindra menilai, upaya mempertahankan presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara hasil Pemilu Legislatif 2014 untuk Pilpres 2019 jelas melanggar demokrasi. Sebab, konstitusi mengamanatkan kesamaan hak.Karena itu, Ketua Bidang Kajian Kebijakan Politik DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan ambang batas minimal untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold (PT) dalam Undang-undang Pemilu.Menurutnya, presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945.”Kalau 20 persen itu banyak melanggarnya. Melanggar UUD 1945, di mana dikatakan bangsa ini berdemokrasi, berlandasan hukum, berdasarkan kedaulatan, kesamaan hak dan kesetaraan dalam kesempatan, dan itu dilanggar kalau PT tetap 20 persen,” kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).Terlebih lagi, katanya, ketentuan PT 20 persen yang sedang digugat di MK telah dikooptasi kepentingan partai-partai tertentu. Tujuannya demi memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.Karena itu Riza mengharapkan MK mengabulkan judicial review terhadap ketentuan PT 20 persen di UU Pemilu menjadi nol persen. Dengan demikian ada calon presiden lain selain tokoh yang diusung partai-partai pendukung penguasa.

Bagikan berita ini:
10
4
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar