Diperiksa Selama Dua Jam, Eks Gubernur Sulbar Kooperatif – FAJAR –
Sulbar

Diperiksa Selama Dua Jam, Eks Gubernur Sulbar Kooperatif

Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh saat tiba di Kejati Sulsel, Rabu (25/10/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Penyidik Tipikor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel memeriksa mantan Gubernur Sulbar dua periode Anwar Adnan Saleh, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana APBD Sulbar tahun 2016, Rabu (25/10/2017).

Anwar Adnan Saleh berada di Kantor Kejati Sulsel selama 2 jam 20 menit. Anwar Adnan Saleh tiba di lantai 5 Kantor Kejati Sulsel pukul 14.45 Wita. Mantan gubernur Sulbar ini tampak mengenakan pakaian kemeja putih lengan panjang dan celana hitam.

Saat tiba di lantai 5, Anwar yang didampingi ajudannya duduk sejenak di ruang tunggu penyidik Tindak Pidana Khusus. Setelah itu, Anwar Adnan Saleh dipanggil masuk ke ruang penyidik.

Pada pukul 17.05 Wita, Anwar Adnan Saleh telah selesai diperiksa. Dengan pengawalan ketat oleh ajudan pribadinya, Anwar Adnan Saleh langsung meninggalkan Kantor Kejati Sulsel.

Pantauan pojoksulse (grup FAJAR.CO.ID), Anwar Adnan Saleh terlihat sibuk memainkan handphone di atas mobil, sesaat sebelum meninggalkan Kantor Kejati Sulsel.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Salahuddin mengungkapkan, Anwar Adnan Saleh yang pada tahun 2016 masih berstatus sebagai Gubernur Sulbar, dianggap mengetahui proses penganggaran APBD Sulbar saat itu.

“Pemanggilan ini begitu ditujukan, saksi langsung memenuhi panggilan penyidik. Cukup kooperatif,” kata Salahuddin.

Diketahui, Kejati Sulsel telah menetapkan 4 Pimpinan DPRD Sulbar, dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun 2016. Mereka adalah Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara dan 3 wakilnya masing-masing, Hamzah Hapati Hasan, H Harun serta Munandar Wijaya pada 4 Oktober 2017 lalu.

Penetapan tersangka dilakunan setelah tim penyidik pidana khusus Kejati Sulselbar melakukan pemeriksa saksi sebanyak 65 orang secara maraton, baik dari dewan maupun dari rekanan dan pihak satuan kerja perangkat daerah.

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap seleruh saksi termasuk seluruh anggota DPRD Sulbar, Pimpinan SKPD, Pejabat Pengadaan, Pemilik Peruhsaan dan pihak-pihak terkait,” ujar Jan.

Jan menjelaskan ditetapkannya sebagai tersangka pimpinan DPRD Sulbar itu, karena diduga bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka sebagai unsur pimpinan telah menyepakati besaran nilai pokok anggaran sebesar Rp360 miliar dan dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD lain sebanyak 45 orang.

“Jumlah tersebut terealisasi tahun 2016 lalu sebanyak Rp 80 miliar untuk kegiatan di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekertaris Dewan dan sisanya tersebar di berbagai SKPD lain, dan Kabupaten di Sulbar. Sedangkan tedapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017,” lanjut Jan.

Akibat perbuatan melawan hukumnya, para tersangka melanggar Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan pasal 12 huruf (i) terkait penyelenggara negara yang ditugasi melakuka pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta dalam keguiatan pengadaan barang dan jasa.(*)

 

loading...

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!