Pariwisata Masuk Radar Rekomendasi Rembuk Nasional Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan

JAKARTA – Pariwisata masuk radar rekomendasi Rembuk Nasional di Pusat Niaga JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin 23 Oktober 2017. Dari mulai Perhubungan Laut, Sumberdaya Non-Hayati Laut, Perbatasan Maritim, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata Bahari, serta Hasil Rembuk Daerah, semua menghasilkan usulan yang diteruskan ke Presiden Joko Widodo.

Lima rekomendasi tadi umumnya bersinggungan dengan pariwisata. Tengok saja rekomendasi pertama di sub sektor perhubungan laut. Segala hal yang terkait efisiensi rute pelayaran agar tidak tumpang tindih dengan rute pelayaran komersial milik swasta, peningkatan SDM kemaritiman melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi, penerapan asas cabotage dengan mempercepat pengurusan izin penggunaan kapal asing agar tidak mengganggu proses bisnis yang lain, ikut dibahas.

Semua dianalisa. Semua dipelajari. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia Hendra Sugandhi, Mantan Menko Maritim Indroyono Soesilo, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & industri Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman, Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Didien Djunaedi, Laksamana (purn) Marsetio, dan Pangdam Pattimura Mayjen Doni Monardo, sampai ikut mengawal langsung rekomendasi tadi.

“Diharapkan juga, kegiatan ini mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan sektor ekonomi yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan Indonesia,” jelas Ketua Tim Rembuknas 2017 Ridwan Djamaluddin.

Itu sebabnya, Sumberdaya Non-Hayati Laut, Perbatasan Maritim, Kelautan dan Perikanan, ikut dijadikan rekomendasi berikutnya. Setelah itu, rekomendasinya kembali mengarah ke pariwisata.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi


Comment

Loading...