Pariwisata Masuk Radar Rekomendasi Rembuk Nasional Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan

Rabu, 25 Oktober 2017 21:52

Arahnya adalah penguatan pariwisata bahari. Di sini, pemerintah diminta meningkatkan infrastruktur di kawasan wisata bahari, memperkuat gerakan nasional dalam menjaga kebersihan di lokasi wisata bahari, dan melakukan deregulasi kebijakan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepelabuhanan (CIQP) bagi kapal pesiar dan kapal layar.“Di bidang pariwisata bahari, kami merekomendasikan deregulasi perpajakan dan impor peralatan wisata bahari. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur destinasi wisata,” timpal Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata Indroyono Soesilo.Hal lain yang ikut direkomendasikan adalah pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tuan rumah destinasi wisata dan penguatan SDM penunjang wisata bahari.Untuk kapal yacht? Rekomendasinya juga terbilang sangat kuat. “Hasil rekomendasi untuk yacht adalah pengintegrasian aplikasi vessel declaration dengan aplikasi yachter online. Ini bisa membuat proses masuk yacht lebih simple, efisien, cepat sekaligus memudahkan pengawasan,” tambahnya.Poin lainnya yang masuk radar rekomendasi adalah deregulasi kebijakan kunjungan wisata kapal layar (yacht) asing. Utamanya CIQP (custom, immigration, quarantine, port) satu atap. Pembangunan fasilitas marina juga ikut dikebut. Arahnya, Indonesia tidak hanya sebagai “destinasi kunjungan” tetapi lebih sebagai “destinasi hub/home base” kapal wisata yacht asing. “Ini yang memberikan keuntungan dan dampak ekonomi lebih besar ke negara. Tahap awal marina biaya APBN,” tutur Indroyono.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & industri Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman juga ikut buka suara. Dalam rekomendasinya, dia mengatakan sangat butuh restrukturisasi tarif handling di pelabuhan oleh Pelindo.

Komentar