Pariwisata Masuk Radar Rekomendasi Rembuk Nasional Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan

Rabu, 25 Oktober 2017 21:52

Tarif yang dipatok saat ini dinilai masih terlalu mahal. Selain itu, Dadang juga mendoorong deregulasi kebijakan industri wisata cruise, sehingga Indonesia nantinya bisa menjadi “destinasi hub/home base” kapal wisata cruise.”Untuk mendatangkan 1.000 call cruise, perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi seperti Pelabuhan Belawan-Medan, Tanjung Priok-Jakarta, Tanjung Perak-Surabaya, Makassar, Benoa- Bali dan “destination port cruise” potensial yaitu Tanjung Emas-Semarang, Sabang-Aceh, Celukan Bawang – Bali, Pelabuhan Balikpapan-Kaltim, dan Teluk Bayur–Padang,” papar Dadang.Sedangkan untuk 19 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sudah terealisasi 14 KSPN Bahari. Rekomendasi yang diberikan meliputi mengembangkan model kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KBPU) pada KSPN terpilih. “Pada KSPN inisiasi Pemerintah lebih dominan, Pemda mendukung,” cetusnya.Dadang menambahkan, dari target 45 destinasi selam, saat ini sudah terealisasi 46 destinasi selam. Namun untuk mengembangkannya, dirinya merekomendasikan setiap destinasi selam ditetapkan carrying capacity, tingkat risiko, dan kualifikasi penyelam.”Juga diperlukan kebijakan sertifikasi penyelam di bawah koordinasi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI),” pungkasnya.Menpar Arief Yahya mengaku senang lantaran pariwisata masuk radar rekomendasi Rembuk Nasional. Lima rekomendasi Rembuk Nasional Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan tadi menurutnya sudah dangat berbobot.“Rekomendasinya seperti mendorong wisata bahari Indonesia naik kelas ke level global. Kalau titik labuhnya banyak, berstandar global dan terintegrasi secara online, laut kita pasti bakal penuh dengan cruise dan yacht berbendera asing,” ucap Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI. (*)

Komentar