Dana Hibah Didominasi Pilkada, Pemprov Usulkan Rp731 Miliar

Kamis, 26 Oktober 2017 13:02
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Pemerintah Provinsi Sulsel mengusulkan Rp731 miliar untuk dana hibah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar akan diperuntuhkan untuk biaya Pilkada serentak .Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Arwin Azis mengatakan, komponen pokok yang akan dibiayai dari dana hibah diantaranya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel sebesar Rp378.915.538.354 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp99.929.629.000.Selain di 2017, anggaran pilkada juga sudah dialokasikan di tahun 2017, di mana untuk KPU mendapat anggaran sebesar Rp77 505.200.100 dan Bawaslu Rp42 miliar.Sementara untuk pengamanan pilkada, Pemprov Sulsel mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp220 miliar. Namun itu belum final, masih sementara direview.“Itu masih nominatif. Belum fiks. Kalau disetujui, akan kita alokasikan seperti itu,” kata Arwin, Rabu (25/10).Dia melanjutkan, selain untuk pelaksanaan pilkada, dana hibah juga akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah lembaga besar yang sifatnya tetap dan memang setiap tahun mendapat jatah dari dana hibah. Diantaranya untuk KONI yang tahun depan diusulkan sebesar Rp32 miliar, Palang Merah Indonesia Rp4 miliar, dan KNPI Rp2 miliar.Sementara sisanya sekitar Rp1 miliar lebih untuk organisasi atau lembaga-lembaga yang memenuhi persyaratan untuk dibantu menggunakan dana hibah. Termasuk bantuan untuk rumah ibadah.“Dana hibah yang disebutkan di atas itu diluar dana BOS untuk sekolah-sekolah yang nilainya hampir Rp1 triliun,” jelas Arwin.(rhm-arf/rus)

Bagikan berita ini:
6
9
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar