Pemkab Selayar Protes Kementerian LHK Kuasai Takabonerate

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Campur tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang berlebihan pada Pulau Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, mendapat sorotan.

Sejauh ini, peran Kementerian LHK di Pulau Takabonerate telah menjadi pengelola, jauh melewati batas terkait fungsinya selaku administrator dan koordinator.

Oleh Pemerintah Kabupaten Selayar, hal ini tentu mengusik tugas dan fungsinya sebagai pelaksana otonomi daerah.

“Dalam era otonomi, pusat (K-LHK) hanya bertindak sebagai administrator dan koordinator, bukan sebagi pengelolah,” tegas Bupati Selayar, Muh Basli Ali, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).

Basli Ali meminta Kementerikan LHK mengembalikan Takabonerate sebagai aset daerah yang sejatinya harus dikelola langsung oleh daerah.

“Kepulauan Selayar komplain berat atas keberadaan Pulau Takabonerate yang dikuasai oleh Kementerian LHK. Kami minta aset Takabonerate dikembalikan ke daerah, sehingga ikon Selayar tersebut dapat maksimal untuk peningkatan PAD,” tutur Basli Ali.

“Fungsi LHK kan hanya sebatas fungsi pengawasan saja,” sambungnya, Sabtu (28/10/2017).

Basli Ali berharap pemerintah pusat dan Kementerian LHK segera merespons keluhan ini, agar pelaksanaan kerja-kerja pemkab untuk memajukan pariwisata daerah dapat berjalan maksimal tanpa gangguan.

“Otonomi pusat harus sejiwa dengan otonomi daerah, sehingga PAD di bidang maritim bisa maksimal,” tuntasnya. (*/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...