Ketua DPRD Sulbar Dicecar 10 Pertanyaan Selama 6 Jam – FAJAR –
Sulbar

Ketua DPRD Sulbar Dicecar 10 Pertanyaan Selama 6 Jam

Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara yang juga tersangka kasus dugaan penyimpangan dana APBD tahun 2016, diperiksa oleh penyidik Tipikor Kejati Sulsel, Senin (30/10/2017). Andi Mappangara yang menjalani pemeriksaan pertamanya selama 6 jam 50 menit. Dia mulai diperiksa penyidik sekita pukul 09.00 Wita. Pemeriksaan baru selesai pada pukul 15.40 WITA.

“Iya diperiksa hari ini (Senin) sejak pukul 9.00 WITA tadi,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel Salahuddin.

Sementara itu, Andi Mappangara saat usai diperiksa enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ia memberikan kuasa sepenuhnya kepada pengacaranya untuk menjelaskan rangkaian pemeriksaannya.Kuasa hukum Andi Mappangara, Rizky mengatakan kliennya dicecar 10 pertanyaan selama pemeriksaan. Hanya saja, Rizki enggan membeberkan perihal materi pemeriksaannya.

Menurut Rizky, setelah pemeriksaan kali ini, ada kemungkinan kliennya akan kembali diperiksa oleh penyidik Tipikor Kejati Sulsel.“Tapi, kita belum tahu kapan jadwal pemeriksaan selanjutnya,” kata Rizky.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Sulsel Tugas Utoto mengatakan penyidik belum memutuskan penahanan karena masih banyak aspek yang membutuhkan pendalaman dari tersangka.“Kami tidak tahan dulu,” kata Tau Utoto.

Sebelumnya, Kajati Sulsel Jan S Maringka mengatakan 4 pimpinan DPRD Sulbar patut bertanggung jawab, terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Provinsi m Sulbar tahun anggaran 2016.Empat tersangka pimpinan DPRD Sulbar yang akan kembali diperiksa adalah, Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangarra dari fraksi Partai Demokrat, Wakil I Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dari fraksi Partai Gerindra.Kemudian Wakil Ketua II Hamzah Hapati Hasan dari fraksi Partai Golkar, dan Wakil Ketua II Harun dari fraksi PAN.

Para pimpinan DPRD Sulbar ini, kata Jan S Maringka, telah menyepakati besaran nilai pokok pikiran tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggran sebesar Rp360 miliar, untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD sebanyak 45 orang.Anggaran ini telah terealisasi Rp80 miliar di tahun 2016, yang digunakan untuk kegiatan PUPR, Diknasbud, dan Sekretaris DPRD Sulbar. Sementara sisa anggaran cair di tahun 2017.

Kemudian, anggaran Rp360 miliar ini tidak dibahas dalam rapat anggaran maupun rapat komisi. Pembahasan ini hanya dilakukan sehari saja, kemudian disahkan.Sehingga, pikiran-pikiran tersebut seolah-olah adalah aspirasi rakyat, padahal tidak melalui mekanisme pembahasan. Karenanya, pengesahan ini telah melanggar Permendagri nomor 52/2016 tentang, pedoman anggaran pendapatan dan belanja negara daerah tahun anggaran 2016.

Akibat perbuatan melawan hukumnya, para tersangka melanggar Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan pasal 12 huruf (i) terkait penyelenggara negara yang ditugasi melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.(*)

loading...

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!