Tolong Dicatat! Elpiji 3Kg Bukan untuk PNS

Rabu, 1 November 2017 16:10
Belum ada gambar

“Jadi, kalau tidak miskin akan malu menggunakan elpiji subsidi. Mudah-mudahan pangkalan juga bisa membantu, jangan sampai malah bermain,” terangnya
Penerapan sanksi terhadap ASN yang terbukti masih menggunakan elpiji bersubsidi, belum dituangkan dalam aturan tersebut. Sebab, penerapan sanksi harus melalui persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati PPU, melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). “Kami belum tahu, apakah akan ada peringatan atau tidak nanti. Kami belum komunikasikan dengan instansi terkait,” terang dia.
Pelarangan ASN menggunakan elpiji bersubsidi ini telah gencar dilakukan PT Pertamina sejak tahun lalu. Sudah ada ratusan pemerintah daerah di Indonesia yang menerapkan hal tersebut. Itu dilakukan, mengingat ASN dinilai tidak masuk dalam kategori gakin, penerima manfaat elpiji bersubsidi.
Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, yakni penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Untuk menyosialisasikan hal tersebut, PT Pertamina memberikan beberapa program promosi khusus berupa potongan harga sampai dengan program trade-in atau tukar tambah tabung elpiji subsidi 3 kg dengan Bright Gas 5,5 kg. (fab/jpg/JPC)

Bagikan berita ini:
10
7
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar