Dugaan Plagiat, AMPPT Desak Kemenristekdikti Batalkan SK Penonaktifan Rektor UNJ

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan plagiat disertasi yang diduga dilakukan oleh lima pejabat tinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus menjadi polemik.

Dari lima pejabat tersebut yang mengambil perkuliahan pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk meraih gelar Doktor itu, salah satunya adalah Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam yang saat ini tengah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus pertambangan.

Alhasil, atas kasus tersebut berbuntut pada pemberhentian Prof Djaali sebagi Rektor UNJ. Pemberhentian Prof Djaali berdasarkan temuan pelanggaran oleh Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) yang dibentuk oleh Kemenristekdikti soal adanya plagiarisme atas disertasi Nur Alam yang meraih gelar doktor di bidang ekonomi.

Setelah ditelusuri, ternyata bukan hanya nama Nur Alam. Empat pejabat Sultra lainnya seperti Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Nur Endang Abbas, Asisten I Setda Sultra, Sarifuddin Safaa, Kepala Bappeda Sultra, Muhammad Nasir Andi Baso dan Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Hado Hasina termasuk dalam lingkaran dugaan plagiarisme atas temuan Tim EKA.

Aliansi Mahasiswa Pemerhati Perguruan Tinggi (AMPPT) Jakarta menggelar unjuk rasa terkait dengan persoalan penonaktifan Rektor UNJ. Mereka menilai ada kejanggalan dalam kebijakan Kemenristekdikti yang tidak prosedural dalam mengambil keputusan dengan memecat Prof. Djaali.

“Yang menjadi dasar pemecatan Rektor UNJ itu konon ada kasus plagiat. Kami melihat kebijakan Kemenristekdikti tidak prosedural dalam mengambil tindakan pemecatan terhadap Prof Djaali,” kata Korlap Aksi AMPPT, Tamsil sebelum melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/11).

Tamsil menjelaskan, jika memang ditemukan adanya unsur plagiat didalam temuan Tim Kemeristekdikti tersebut, yang harusnya menerima sanksi adalah mahasiswa yang bersangkutan, bukan pembimbing yang harus menanggung sanksi tersebut.

“Dalam aturan, ketika ada mahasiswa yang melakukan plagiat, mahasiswa tersebutlah yang akan dikenakan sanksi seperti ijazahnya dicabut atau gelar akademisnya yang dicabut, bukan pembimbingnya (Rektor, red) yang harus dikenakan sanksi,” bebernya.

Olehnya itu, aksi yang akan berlanjut ke Kantor Kemenristekdikti tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Menteri Kemenristekdikti terhadap pemecatan Prof Djaali. Pasalnya juga, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Kemeristekdikti terkait kebenaran kasus plagiat di UNJ.

“Sampai sekarang ini belum ada (keputusan resmi dari Kemenristekdikti, red), makanya aksi ini untuk mempertanyakan hal itu,” tukasnya. (Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor :

Comment

Loading...