Kasus Buloa, Kajati Tetapkan Jen Tang Tersangka TPPU

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pengusaha terkenal Kota Makassar Sudirjo Aliman alias Jen Tang, resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tahun 2015.

Penetapan tersangka Jen Tang dirilis langsung oleh Kajati Sulsel Jan S Maringka didampingi Kasi Penkum Salahuddin, Adpidsus Kejati Sulsel Tugas Utoto di ruangan Media Center Kajati Sulsel, Rabu (1/11/2017).

Jen Tang menjadi tersangka berdasarkan Sprindik Kajati Sulsel nomor PRINT- 622/R.4/Fd.1/11/2017 tanggal 1 November 2017.

Jan S Maringka mengatakan, Jen Tang menjadi tersangka setelah dilakukan pengembangan hasil penyidikan, maupun fakta-fakta persidangan yang dikemukakan 3 terdakwa sebelumnya, yakni M Sabri, Rusdin, dan A Jayanti Ramli. Ketiganya masih menjalani proses peradilan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Dikatakan Jan S Maringka, tersaangka dijerat pasal dugaan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010.

“Perbuatan pidanya itu disangkakan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang,” kata Jan S Maringka.

Jan S Maringka mengungkapkan, tersangka Jen Tang diduga terlibat secara bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya menguasai lahan negara tanpa hak. Dalam perkara seolah-olah itu, sehingga pengembang Makassar New Port (MNP) dalam hal ini PT PP harus membayar uang sewa Rp500 juta.

Uang sewa itu, lanjut Jan S Maringka, diterima tersangka Jen Tang melalui rekening pihak ketiga. Atas temuan itulah yang menjeratnya dalam kasus Tipikor TPPU.

“Ini sebagai tindak lanjut kami, untuk menuntaskan dugaan penyimpangan di lokasi pembanguan MNP,” kata Jan S Maringka.

Kejati Sulsel bakal mengamankan aset negara dari klaim pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan negara lebiha banyak. Untuk kasus Jen Tang, KPK mengirimkan Sprindik ke KPK sebagai jalur koordinasi penengakan hukum.(*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor :

Comment

Loading...