Duh, Partai Pendukung Sebut Anies-Sandi Langgar Kontrak Politik

Jumat, 3 November 2017 21:08
Duh, Partai Pendukung Sebut Anies-Sandi Langgar Kontrak Politik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Upah minimum provinsi (UMP) DKI sebesar Rp3,6 juta sudah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Namun, bukannya disambut gembira, penetapan itu malah mendapat kritikan. Kali ini kritikan datang langsung dari petinggi partai pendukung.Anies-Sandi dituding telah melanggar perjanjian dengan kaum buruh di Jakarta. Kontrak politik saat masa kampanye itu, menjelaskan Anies dan Sandi bersedia untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar perhitungan UMP.“Karena itu, Partai Gerindra akan menanyakan pada Anies-Sandi kenapa sampai mengabaikan kontrak politik yang sudah disepakatinya. Tolong Anies-Sandi komit dengan janjinya pada kaum buruh,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, Kamis (2/11).Arief juga mengingatkan agar keduanya mencabut keputusan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,6 juta. Sebab buruh akan merasa kecewa dan merasa tertipu dengan Anies-Sandie lantaran masih saja menggunakan PP 78/2015 sebagai instrumen perhitungan.“Jika tidak komit, jangan harap akan tidur nyenyak dengan perlawanan kaum buruh,” ujar pria yang juga menjabat Ketum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) itu. (Fajar/pojoksatu)

Bagikan berita ini:
8
9
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar