Gaji Imam dan Honorer Hambat Penetapan APBD Perubahan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR--APBD Perubahan Kota Makassar belum ditetapkan. Pasalnya masih ada bebepara hal yang belum disepakati.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Makassar, Syamsuddin Kadir menjelaskan belum digelarnya Paripurna APBD-P 2017, yang dijadwalkan hari ini, lantaran masih adanya sejumlah item anggaran yang belum disepakati seluruh anggota dewan.

Anggaran yang dimaksud yakni kenaikan gaji tenaga kontrak, insentif LPM, serta insentif imam kelurahan.Terkait adanya sikap keberatan dari sejumlah anggota dewan, fraksi Golkar DPRD Kota Makassar memberikan pembelaan terhadap sikap Ketua DPRD Makassar yang belum menyetujui rapat paripurna DPRD Makassar.

“Itu sudah benar. Kesepakatan di Bamus, paripurna digelar jam 3 apabila seluruh masalah tuntas di badan anggaran. Tapi nyatanya tidak. Hasil voting menyetujui kenaikan gaji kontrak sebesar Rp 1 juta, begitu juga insentif LPM menjadi Rp1 juta dan insentif imam kelurahan Rp 1 juta. Tapi kan belum ada rincian yang disepakati, dari mana sumber anggarannya, berapa besar keseluruhan? Ini harus disepakati,” ujarnya.

Diketahui Rapat paripurna terkait Ranperda APBD Perubahan 2017 batal dilaksanakan. Hingga pukul 18.30 WITA, rapat yang dijadwalkan sejak pukul 14.00 WITA hingga pukul 19.00 WITA tidak kunjung terlaksana. Hal itu ditengarai ulah Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta. Pasalnya, Farouk enggan menandatangani surat persetujuan rapat paripurna yang diajukan Sekretaris DPRD Makassar, sesuai yang dijadwalkan oleh Bamus.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor :


Comment

Loading...