Massa Manik Diminta Jangan Kambing Hitamkan Pemerintah Soal Kerugian Pertamina
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Febi Tumiwa meminta Elia Massa Manik tak mengkambing hitamkan Pemerintah sebagai biang keladi dari kerugian yang diterina PT Pertamina (Persero).
"Pertamina merupakan BUMN dan harus siap menerima penugasan dari pemerintah. Sebagai BUMN harus siap," kata dia kepada wartawan, Kamis (9/11).
Menurut Faby, Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia seharusnya dapat memperbaiki diri beberapa sektor seperti pelayanan SPBU dan peningkatan kualitas BBM. Hal itu, jauh lebih baik dari pada mengeluh dan menyalahkan sejumlah pihak.
"Seperti kehadiran SPBU Vivo, seharusnya Pertamina nggak perlu takut. SPBU Vivo baru satu, tidak akan memakan pangsa pasar Pertamina. Kalau dilihat dari regulasi, kehadiran SPBU swasta seperti Vivo di bolehkan," jelas dia.
Ketika ditanya apakah pemerintah perlu mendesak Pertamina melakukan audit investigasi perlihal kehilangan kehilangan pendapatan perseroan hingga Rp 19 triliun selama periode Januari-September 2017, Faby mengatakan perlu.
"Sebab transparansi pada sektor- sektor tertentu perlu dilakukan. Paling penting adalah transparansi biaya pengadaan BBM," ujar dia.
Penjelasan Faby, semestinya seluruh biaya itu bisa di hitung. Sama dengan listrik, biaya penyediaan listrik berbeda di seluruh Indonesia tapi ada tarif yang seragam (uniform).
Senada dengan Faby, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro pun mendukung Pertamina perlu melakukan audit investigasi terkait hilangnya pendapatan perseroan hingga Rp 19 triliun.
