Sebut Merugi Karena Kebijakan Pemerintah, Pernyataan Dirut Pertamina Dianggap Menyesatkan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Beban keuangan yang ditanggung PT Pertamina (Persero) akibat penugasan BBM Satu Harga dari pemerintah terkesan terus digiring jajaran direksi Pertamina agar seolah-olah tampak murni merupakan tanggung jawab dari Presiden Jokowi. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.
"Pertamina yang menanggung beban keuangan Rp 19 triliun hingga kuartal ketiga 2017, dipersepsikan Dirut Pertamina, Elia Massa Manik dalam konferensi pers, Kamis (2/11), bukanlah akibat kinerja perseroan yang melorot," terang Yusri Usman melalui pernyataan tertulis yang diterima Fajar.co.id, Senin (13/11).
"Sebaliknya, Elia seolah ingin menegaskan, kehilangan pendapatan Pertamina terjadi karena pemerintah enggan menaikkan harga jual premium RON 88 dan solar subsidi tetap," lanjut dia.
Pernyataan Elia tersebut sangatlah menyesatkan dan tidak pantas diucapkan seorang Dirut perusahaan BUMN yang katanya telah mendunia.
Elia bahkan menilai penyerahan 8 blok migas terminasi termasuk Blok Mahakam kepada Pertamina saat ini belum menghasilkan bagi keuangan Pertamina.
"Akan dibaca publik sebagai bukanlah sesuatu yang istimewa. Pernyataan tersebut sekali lagi terkesan ingin menggiring opini bahwa beban penugasan BBM Satu Harga sejauh ini hanya membebani kinerja dan menggerus pendapatan Pertamina," katanya.
Padahal, bila mau jujur, keuangan Pertamina selama ini banyak ditopang oleh beberapa blok migas berproduksi yang diserahkan pemerintah. Contohnya, Blok ONWJ (Offshore North West Java) yang baru saja diperpanjang lagi hak operatornya oleh Kementerian ESDM kepada Pertamina, yang tercatat telah banyak menyumbang pemasukan bagi keuangan Pertamina selama ini.
