Hambat Kasus e-KTP, Novanto dan Kuasa Hukum Dilapor ke KPK – FAJAR –
Hukum

Hambat Kasus e-KTP, Novanto dan Kuasa Hukum Dilapor ke KPK

Ketua DPR RI, Setya Novanto

FAJAR.CO.ID — Ketua DPR RI, Setya Novanto, dan kuasa hukumnya, Fredrich Yundi, dilaporkan ke KPK, kemarin (13/11/2017), karena dianggap menghambat atau merintangi penyidikan terkait dugaan kasus korupsi e-KTP yang tengah diproses lembaga antirasuah tersebut.

Novanto dan kuasa hukumnya dilaporkan oleh Perhimpunan Advokat Pendukung KPK.

Anggota Perhimpunan Advokat Pendukung KPK, Petrus Selestinus, menilai, penghambatan dimaksud bukan saja dilakukan oleh pribadi atau perorangan, melainkan sudah menggunakan institusi negara.

Selain Novanto dan Fredrich, ada dua nama lain yang turut dilaporkan. Keduanya adalah Sandy Kurniawan dan Damayanti.

Adapun Sandy merupakan pengacara Novanto yang melaporkan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan wakilnya, Saut Situmorang, ke Bareskrim Polri. Sementara Damayanti dalam posisinya sebagai Plt Sekjen DPR RI.

“Karena DPR menyurati KPK, menyatakan bahwa Setya Novanto tidak bisa hadir karena membutuhkan izin presiden,” tegas Petrus di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Padahal, lanjut dia, dalam tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi tidak memerlukan izin presiden. Sehingga, pihaknya menganggap itu merupakan tindakan atau alasan yang sengaja dicari-cari sekadar untuk menghambat pemeriksaan terhadap Novanto, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi.

Lebih lanjut, Petrus menuturkan, adapun ancaman pidana bagi mereka yang merintangi proses hukum yang berlangsung di komisi antirasuah dimaksud tertera dalam Pasal 21 UU KPK. “Diancam dengan pidana minimum tiga tahun maksimum dua belas tahun,” tegasnya lagi.

Petrus menambahkan, jika Novanto terus menerus mangkir, maka ia pun bisa dipidana.

Sebab, dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih itu dikatakan, bahwa salah satu kewajiban penyelenggara negara adalah wajib menjadi saksi.

“Kalau kewajiban menjadi saksi ini diabaikan meskipun sudah dipanggil secara patut dapat dipidana menurut undang-undang itu,” pungkas Petrus. (dna/JPC)

 

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!