Senin, Nur Alam Jalani Sidang Perdana

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) non aktif, Nur Alam bakal menjalani sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakawan oleh Paksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Afni Carolina, Senin (20/11).

Sidang Nur Alam akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Itu tertera di situs resmi PN Jakarta Pusat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan nomor perkara 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst.

Namun, dalam situs tersebut belum dicantumkan nama-nama hakim yang menangani perkara ini. Pendaftaran perkara baru dilakukan 10 November lalu dengan nomor DAK-74/24/11/2017, disusul dengan penetapan hakim dan panitera pengganti. Tanggal 15 November diputuskan bahwa sidang perdana dilakukan 20 November pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Sultra, H Kusnadi mengakui hal itu. Namun, Kusnadi sendiri belum bisa memastikan apakah bisa hadir langsung untuk memberikan support kepada atasannya atau tidak.

“Iya, betul tanggal 20 November sidangnya Pak Gub (sidang perdana). Ingin hadir (memberi semangat, red), tapi belum tahu apakah akan diizinkan pimpinan,” singkat Kusnadi dalam pesan singkatnya tadi malam seperti dikutip lenterasultra.com.

Untuk diketahui, Nur Alam sudah ditahan KPK sejak 5 Juli 2017 lalu setelah hampir setahun menyandang status sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Oleh KPK, mantan Ketua PAN Sultra ini dianggap penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Sultra 2008-2014.

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa puluhan orang saksi, termasuk meminta keterangan mereka di Kendari, Agusutus lalu. Mereka yang diperiksa terdiri dari advokat, auditor, Kepala Dinas dan PNS pada Dinas ESDM Provinsi Sultra, dan Sekretaris Provinsi. Seorang Novel Baswedan, penyidik senior KPK bahkan pernah datang langsung melakukan pemeriksaan.

Ayah tiga anak ini juga diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014. Dia ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2016 lalu.

Ia diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Kabaena, Bombana.

KPK menduga Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Atas dugaan itu, Nur Alam dijerat pasal primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu juga, Nur Alam dijerat pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar/Abdi Mahatma)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hariman Kaimuddin

Comment

Loading...