Bedakan KTP Umat Beragama dengan Penghayat

Sabtu, 18 November 2017 18:28

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kemendagri mengkaji alternatif pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di antaranya adalah membedakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk umat beragama dengan penghayat kepercayaan.Alternatif-alternatif yang disiapkan Kemendagri itu terungkap dalam Forum Ukhuwah Islamiyah di kantor MUI Jumat (17/11). Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin dan menghadirkan Menag Lukman Hakim Saifuddin serta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakhrullah.Awalnya, dalam forum itu, Kemendagri membawa dua alternatif untuk menjalankan putusan MK terkait hak sipil penghayat kepercayaan. Yakni, mengubah kolom ’’agama’’ menjadi ’’agama/kepercayaan.’’Bagi umat beragama, kolom tersebut ditulis Islam, Kristen, dan lainnya. Bagi para penghayat, kolom itu ditulis Penghayat Kepercayaan.Alternatif kedua adalah menambah kolom di dalam KTP. Kolom ’’agama’’ tetap dipertahankan bagi para pemeluk agama. Kemudian, di bawahnya ditambah lagi kolom ’’kepercayaan’’. Bagi pemeluk agama, yang diisi kolom agama. ’’Sebaliknya, bagi penghayat, yang diisi kolom kepercayaan,’’ tutur guru besar ilmu lembaga dan pranata hukum tersebut.Ternyata tawaran dua alternatif mendapat respons negatif dari MUI. ’’Jika dimasukkan, nanti aliran kepercayaan setara dengan agama. Mari dicari solusi lainnya,’’ kata Ma’ruf.Di tengah penolakannya kepercayaan masuk kolom agama di KTP, Ma’ruf menawarkan satu alternatif tambahan: membuat dua jenis KTP. Desainnya sama persis.Tapi, bagi umat beragama, tetap ditulis kolom agama seperti saat ini. Kemudian, untuk para penghayat kepercayaan, dibuatkan KTP sendiri. Di dalam KTP milik para penghayat itu, kolom agama dihapus diganti kepercayaan.

Bagikan berita ini:
2
8
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar