Didakwa Rugikan Negara Rp. 4,3 Triliun, Nur Alam Ajukan Keberatan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/11). Hadir dengan menggunakan kemeja batik nuansa biru, Nur Alam didampingi istri dan anak-anaknya, kerabat, pejabat Sultra serta sepuluh orang tim kuasa hukumnya.

Dalam sidang perdananya ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dakwaan dibacakan secara bergantian oleh empat orang JPU yang hadir.

Dari dakwaan yang dibacakan JPU, Nur Alam didakwa dengan tiga pasal. Pertama, Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan pertama yang dibacakan oleh JPU KPK, Afni Carolina mengatakan bahwa, Nur Alam selaku Gubernur Sultra diduga terbukti melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu memberikan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB).

“Sehingga seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi adalah sebesar Rp. 4.325.130.590.137 atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 1.596.385.454.137,” ungkap Afni dalam dakwaan yang dibaca dihadapan majelis Hakim yang diketuai Diah Siti Basariah.

Sementara itu, tim kuasa hukum Nur Alam, Didik Suprayitno usai persidangan menjelaskan banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan fakta atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Misalkan jumlah kerugian negara yang mencapai Rp. 4 triliun lebih.

“Ini membingungkan. Sehingga kami anggap dakwaan tersebut tidak jelas dan kabur. Angka kerugian negara tersbut tentunya sangat fantastis sehingga kami akan mengkritisi pasal demi pasal, karena ada 3 pasal yang didakwakan terhadap terdakwa,” kata Didik.

Selain itu, Jaksa juga dalam dakwaannya mengatakan bahwa terdakwa menerima uang gratifikasi sebesar USD 4,5 juta. Padahal, lanjut Didik uang tersebut diberikan kepada terdakwa bukan berupa pemberian, akan tetapi berupa investasi dan peminjaman dan uang tersebut telah dikembalikan jauh sebelum kasus ini mencuat.

“Jadi sebelum perkara ini dilaporkan pun uang itu sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan. Olehnya itu, kami keberatan dengan dakwaan itu dan akan mengajukan ekpsepsi pekan depan,” tutup Didik.

Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada Senin (27/11) pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan eksepsi dari kuasa hukum Nur Alam atas dakwaan JPU KPK. (Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hariman Kaimuddin

Comment

Loading...