Sebelumnya, manajemen Pertamina di bawah Elia Massa Malik mengklaim penugasan BBM satu harga dari pemerintah memberatkan keuangan perusahaan plat merah.
Namun, hal itu dibantah oleh anggota Komisi VI DPR Eni Maulani Saragih. "Rp 19 triliun ini apakah karena beban penugasan terlalu berat atau ada proyek-proyek menguap atau karena kebocoran subsidi."Soal Kerugian Besar Pertamina, DPR: Dirut Harus Diganti
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) di bawah kepemimpinan Elia Massa Manik benar-benar terburuk. Bagaimana tidak, BUMN yang menjadi andalan Indonesia ini menelan kerugian yang cukup besar.
Parahnya, kerugian sebesar itu terjadi dalam waktu singkat, yakni pada periode Januari hingga September 2017.
Menanggapi masalah ini, Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan Elia Massa Manik selaku Direktur Utama Pertamina.
"Pertamina sebagai BUMN yang menurut saya paling strategis dan menopang perekonomian kita. Harusnya berkerja profesional," jelas dia saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).
Menurut dia, Pertamina sebagai BUMN perminyakan merupakan tulang punggung pendapatan negara. Untuk itu Pertamina harus fokus karena mereka harus bisa jadi agent development.
Politikus PDI Perjuangan ini juga tidak menerima alasan yang diungkapkan oleh Pertamina terkait penyebab kerugian tersebut. Ihsan menilai ada kelalaian dalam pengelolaan Pertamina sehingga menyebabkan kerugian terjadi.
"Jika sistemnya yang salah kita harus perbaiki dan kalau direksinya yang salah kita harus ganti. Termasuk posisi dirutnya," tegas Ihsan.
Sebelumnya, manajemen Pertamina di bawah Elia Massa Malik mengklaim penugasan BBM satu harga dari pemerintah memberatkan keuangan perusahaan plat merah.
Namun, hal itu dibantah oleh anggota Komisi VI DPR Eni Maulani Saragih. "Rp 19 triliun ini apakah karena beban penugasan terlalu berat atau ada proyek-proyek menguap atau karena kebocoran subsidi."
Sebelumnya, manajemen Pertamina di bawah Elia Massa Malik mengklaim penugasan BBM satu harga dari pemerintah memberatkan keuangan perusahaan plat merah.
Namun, hal itu dibantah oleh anggota Komisi VI DPR Eni Maulani Saragih. "Rp 19 triliun ini apakah karena beban penugasan terlalu berat atau ada proyek-proyek menguap atau karena kebocoran subsidi."
