Ternyata! Papa Novanto Belum Ikhlas Melepas Jabatan Ketum Golkar dan Ketua DPR

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Setya Novanto masih belum ingin melepaskan dua jabatan strategis yang diembannya yakni ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar. Lewat surat tulis tangan bermaterai yang ditandatanganinya, Selasa (21/11), Novanto menyatakan masih sebagai ketua DPR dan ketum Golkar. Surat itu kini beredar di kalangan wartawan.

Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR, Novanto meminta kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Novanto juga meminta tidak ada upaya pemberhentiannya sebagai ketua DPR.

“Yth PIMPINAN DPR RI. BERSAMA INI SAYA SELAKU KETUA DPR. SAYA SELAKU KETUA DPR SEDANG MENGHADAPI KASUS HUKUM PROYEK E-KTP YANG DISIDIK OLEH KPK, SAYA MOHON PIMPINAN DPR RI LAINNYA DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN KESEMPATAN SAYA UNTUK MEMBUKTIKAN TIDAK ADA KETERLIBATAN SAYA DAN UNTUK SEMENTARA WAKTU TIDAK DIADAKAN RAPAT MKD TERHADAP KEMUNGKINAN MEN-NONAKTIFKAN SAYA BAIK SELAKU KETUA DPR RI MAUPUN SELAKU ANGGOTA DEWAN. DEMIKIAN PERMOHONAN DISAMPAIKAN,” kata Novanto dalam surat yang ditandatanganinya di atas materai 6000 itu.

Dalam surat lainnya yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar, Novanto menegaskan tidak ada pemberhentian dari jabatan ketum Golkar. ‘BERSAMA INI DISAMPAIKAN TIDAK ADA (satu kata tidak bisa dibaca, red) PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PERMANEN TERHADAP SAYA SELAKU KETUA UMUM PARTAI GOLKAR. DAN UNTUK SEMENTARA SAYA TUNJUK PLT KETUA UMUM IDRUS MARHAM, PLT SEKJEN YAHYA ZAINI, AZIZ SYAMSUDIN,” tulis Novanto.

Surat tertanggal 21 November 2017 itu juga ditandatangani di atas materi 6000. Entah benar atau tidak surat ini ditulis Novanto, JPNN masih berupaya melakukan konfirmasi sampai berita ini diturunkan.(Fajar/jpnn)

 

Surat itu memberikan informasi bahwa, ketua umum partai golkar mengambil keputusan untuk memproses atau menunda proses pergantian pimpinan dpr sampai proses hukum diselesaikan. Maka karena beliau masih ketum yang sah makan sesuai dengan uu md3 tidak akan ada suart dari dpp golkar yang mengusulkan penggantian pimpinan. Itu akan menunjukan bahwa fraksi golkar juga tidak akan mengusulkan penggantian pimpinan, karena tanpa mandat dari ketum tanda tangan ketum asli dan sekjen maka surat itu tidak bisa diterima. Kaerna syarat pengajuan perubahan calon atau pimpinan dpr dalam UU MD3 mensyaratkan adanya tandatangan dari ketum dan sekjen bukan plt maupun pengganti.

Saya sudah menjawab bahwa persoalan kode etik itu dan pemeriksan pembuktian tentu tidak bisa dilakukan karena beliau sedang berada sebagai tahanan. Oleh karena itu untuk amannya proses di MKD sebaiknya menggunaka pasal tentang apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa maka barulah yang bersangkutan bisa diproses, saya kira itu lebih mudah bagi MKD daripada melakukan pemeriksaan yang akan memerlukan kehadiran saksi-saksi dan lainnya termasuk beliau sendiri.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...