Sepucuk Surat Setya Novanto Bikin Golkar Tidak Berdaya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kecewa dengan hasil rapat pleno yang menunjukkan, bahwa partai berlogo pohon beringin ini lemah dan kalah dihadapan Setya Novanto.

‎Anggota GMPG, Mirwan Vauly‎ mengatakan, dirinya tidak bisa membayangkan dua pucuk surat Setya Novanto dari ruang tahanan membuat rapat tertinggi di partai golkar itu harus berakhir tidak berdaya, dan tetap berdiri melawan akumulasi aspirasi publik.

“Hasil rapat yang ditunggu-tunggu publik menjadi momen baik bagi Golkar untuk memotong mata rantai korupsi ternyata sangat mengecewakan,” ujar Mirwan saat dihubungi, Rabu (22/11).

Hal ini kata Mirwan, menunjukkan untuk kesekian kalinya Golkar kalah melawan Setya Novanto. Apalagi Partai Golkar sukses diperdayai dengan dalil-dalil kepastian hukum. Sementara ketajaman mata akal sehat politik itu jauh melampaui dalil-dalil hukum.

Sebagai kader muda Partai Golkar, menurutnya, ini adalah musibah tragis atas akal sehat berpolitik dalam partai. Padahal rapat pleno Golkar itu, atas nama organisasi dan tujuan berpartai, sungguh mudah jika ingin menuntaskan masalah Setya Novanto.

“Rapat pleno itu semua seperti kena sambar petir mendengar hasilnya. Menunggu sampai hasil peraperadilan, sama saja menyediakan muka di pukul terus menerus. Sama saja menjadikan badan jadi samsak tinju untuk dipukul lawan,” katanya.

‎Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, dalam rapat pleno dihasilkan lima poin. Pertama adalah, disetujuinya Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menggantikan Setya Novanto menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

‎Kedua, apabila gugatan praperadilan yang dilakukan Setya Novanto dikabulkan oleh majelis hakim. Maka jabatan Idrus Marham sebagai Plt gugur dengan sendirinya.

Ketiga kata dia, jika gugatan praperadilan Setya Novanto ‎ditolak. Maka selanjutnya Plt bersama dengan dirinya langsung melakukan rapat pleno meminta Setya Novanto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar.

Keempat ditambahkan Nurdin, Plt ketua umum apabila membahas mengenai isu yang bersifat strategis harus dibicarakan dengan ketua harian, koordinator bidang dan bendahara umum. Sehingga tidak serta merta diputuskan sendiri.

Poin kelima, posisi Setya Novanto tetap menjadi Ketua DPR. Keputusan ini sampai praperadilan yang diajukan ‎mantan pria tertampan se- Surabaya ini diputuskan oleh majelis hakim. (Fajar/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hariman Kaimuddin

Comment

Loading...