Tak Hanya Mengkritisi, PDIP Juga Dukung Audit Investigasi Kerugian Pertamina

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kerugian tragis yang dialami PT Pertamina (Persero) benar-benar menjadi perhatian wakil rakyat di Gedung DPR RI. Bagaimana tak menjadi perhatian, dalan kurun waktu singkat, BUMN andalan Indonesia ini menelan kerugian sebesar Rp 19 triliun di bawah kepemimpinan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama Pertamina. Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari langsung melayangkan kritik sikal Massa Manik yang suka mengeluh. Kritikan Eva Sundari ini terkait keluhan Massa Manik ke Pemerintah. Eva menekankan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harusnya bisa patuh dan melayani pemerintah yang saat ini pro dengan pemerataan pembangunan. Bukan mengeluh dengan tugas yang diberikan pemerintah. "Pertamina itu lembaga negara, patuh pada presiden dengan arah politik pembangunan presiden. BUMN bukan private, melayani pemerintah yang saat Ini pro pemerataan pembangunan," ujar dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). Kemudian, anggota Komisi XI DPR RI ini juga menekankan Pertamina untuk melakukan audit investigasi atas kerugian yang diduga karena penugasan pemerintah tersebut. Salah satunya soal BBM satu harga. "Bagusnya berbasis data temuan auditor, BPK, internal auditor sehingga basisnya adalah tindak lanjut temuan. Investigasi khusus (forensik) bisa disarankan setelah discuss temuan awal tersebut," jelas dia. Kendati demikian, Eva menyarankan, audit investigasi tersebut sebaiknya juga mulai memakai frame audit kinerja. Bukan sebatas keuangan. "Supaya evaluasi tupoksi sebagai BUMN juga jadi kajian sehingg rekom bisa dikaitkan KPI (Indikator kinerja)," tandas Eva. Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus mendesak agar dirut Pertamina saat ini diganti jika ternyata terbukti melakukan kesalahan. Ihsan bahkan mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan Elia Massa Manik, terkait kehilangan pendapatan sebesar Rp 19 triliun. "Jika sistemnya yang salah harus perbaiki dan kalau direksinya yang salah harus diganti, termasuk posisi dirutnya," tegas Ihsan. Tidak hanya dari parlemen, desakan agar Massa Manik diganti juga dilontarkan oleh sejumlah pengamat/pemerhati sektor energi. (Aiy/Fajar)