Nur Alam Minta Perkaranya Disidangkan di Kendari

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sidang lanjutan perkara Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) non aktif, Nur Alam kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/11). Sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Ada beberapa poin keberatan yang disampaikan Nur Alam melalui kuasa hukumnya. Diantaranya adalah meminta agar Pengadilan Tipikor membatalkan perkara Nur Alam berdasarkan surat dakwaan nomor DAK-74/24/11/2017 tanggal 10 November 2017. Alasannya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

“Dakwaan penuntut umum telah menunjuk Kendari atau Sulawesi Tenggara sebagai locus delictie. Maka seharusnya pengadilan yang berwenang memeriksa perkara Nur Alam adalah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kota Kendari, bukan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Didi Supriyanto selaku Kuasa Hukum Nur Alam saat membacakan eksepsi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Diah Siti Basariah.

Alasan lain yakni, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) 77 orang saksi yang sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sebagian besar bertempat tinggal atau berdomisili di Sulawesi Tenggara atau masuk dalam wilayah Pengadilan Tipikor Kota Kendari. Dengan rincian, Sulawesi Tenggar (36 saksi), Sulawesi Selatan (2 saksi), Kalimantan Selatan (1 saksi), Banten (4 saksi), Jawa Barat (5 saksi), Bali (2 saksi), Jawa Timur (2 saksi) dan DKI Jakarta (25 saksi).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hariman Kaimuddin


Comment

Loading...