DPRD Matra Sahkan Dua Ranperda Baru

Rabu, 29 November 2017 12:47

FAJAR.CO.ID, PASANGKAYU — DPRD Kabupaten Mamuju Utara (Matra) mengesahkan dua peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Matra, Senin (27/11/2017). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Matra, Lukman Said, juga dihadiri para pejabat Pemkab Matra.Dua perda yang disahkan, antara lain Perda Perubahan atas peraturan Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pencabutan peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan.Ketua DPRD Matra, H Lukman Said SPd melalui Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Matra Drs Aksan Yambu mengatakan, kedua ranperda ini telah dibahas pada tingkat badan legislasi DPRD dengan Pemkab.Berdasarkan peraturan tata terib DPRD Matra rancangan peraturan ini disusun menindaklanjuti surat Gubernur Provinsi Sulbar Nomor 060/22/18/SET 14 September 2016, perihal revisi hasil pementaan intensitas beban kerja urusan bidang pertanian Kabupaten Matra. Serta memperhatikan hasil pementaan dan beban kerja bidang pertanian Kabupaten Matra dengan skor nilai 974,6(kategori besar).”Berdasarkan hal tersebut diatas Ditjen Bina Pembangunan daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dapat memproses dan menvalidasi sebagai bahan perubahan peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian,” kata Aksan.Selain itu, juga terdapat kesepakatan dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa evaluasi dan perubahan hasil pemetaan suatu urusan dapat dilakukan satu tahun setelah ditetapkan. Menurutnya, rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Matra Nomor 23 tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan menindak lanjuti arahan Presiden RI, terkait iklim investasi dan jaminan kepastian hukum dalam melakukan investasi.

Komentar