Tak Ada Lagi Alasan, Anggota DPR-DPD-DPRD Wajib Mundur untuk Maju Pilkada

Rabu, 29 November 2017 10:51

FAJAR.CO.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan sejumlah anggota DPD.Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, mengajak seluruh pihak untuk menghormati dan mematuhi putusan tersebut.Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10/2016 mewajibkan kepada anggota DPR/DPD/DPRD untuk mundur dari jabatannya jika ingin mendaftarkan sebagai calon kepada daerah di Pilkada.Sejumlah anggota DPD yang berniat mencalonkan diri di Pilkada menggugat aturan ini. Mereka beralasan, aturan tersebut tak adil, karena kepala daerah petahana dibolehkan cuti sedangkan anggota Dewan wajib mundur.”Aturan itu sudah berlaku dalam Pilkada sebelumnya (2017). Komisi II DPR enggak mempersoalkan itu. Saat Undang-Undang dibuat pun kami tahu kalau arahnya akan ke sana,” ujar Amali, Selasa (28/11).Amali tak mempersoalkan adanya pihak yang tidak puas atas aturan tersebut. Menurutnya, uji materi Undang-Undang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, jika sudah diputus, semua harus menghormati. “Kalau sudah diputuskan, ya kita hormati sama-sama. Putusan MK bersifat final dan mengikat,” tegasnya.

Bagikan berita ini:
10
6
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar