Jaksa: Ada Niat Nur Alam untuk Memperkaya Diri dan PT Billy

Senin, 4 Desember 2017 19:33

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sidang kasus dugaan korupsi penerbitan izin tambang oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam di Kabupaten Buton dan Bombana dengan agenda mendengarkan tanggapan atas eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Nur Alam digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (4/12).Dalam tanggapan atas keberatan penasihat hukum Nur Alam, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Afni Carolina menegaskan tetap pada dakwaan semula. Pihaknya berharap, Majelis Hakim yang diketuai Diah Siti Basariah dapat melanjutkan persidangan ke materi pokok perkara.“Kami sudah sampaikan dalam tanggapan kami bahwa dakwaan kita sah untuk dilanjutkan ke sidang materi pokok perkara. Harapan kita seperti itu. Pengadilan tipikor ini memang berwaenang mengadili perkara atas nama Nur Alam,” tegas Afni Carolina kepada awak media usai persidangan.Ada beberapa point yang disampaikan dalam tanggapan jaksa, diantaranya kompetensi absolut, kompetensi relative dan dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima.Dalam penjelasannya, Afni memaparkan bahwa untuk kompetensi absolut yang dimaksud adalah pihak penasihat hukum menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara Nur Alam adalah pengadilan umum atau PTUN.“Tapi kami tetap berpendapat bahwa pengadilan tipikor berwenang. Karena apa yang menjadi perbuatan Nur Alam ini kita melihat ada atau tidak persekongkolan terdakwa dengan beberapa saksi yang kita sebutkan,” tambahnya.

Bagikan:
7
2
9

Komentar