Nasional

Menteri Desa Akui Masyarakat Tidak Siap Terima Dana Desa

Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo

FAJAR.CO.ID — Pemerintah mengakui ada persoalan yang tidak remeh terkait alokasi dana desa sebesar Rp 60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Hampir 60 persen kepada desa se-Indonesia hanya tamatan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pemerintah khawatir para kepala desa tidak sepenuhnya paham cara mengelola dana yang begitu besar itu.

“Apakah masyarakat desa siap? Jawabanya kalau mau jujur, tidak siap” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, usai Seminar Nasional di Puri Ratna Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia itu, pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk mendampingi aparatur desa dalam menggunakan dana. Tim Satgas juga bertugas memberikan penyuluhan kepada mereka.

Tim pendamping dibentuk lewat kerjasama pemerintah dengan Universitas dan Pemerintah Provinsi yang diseleksi melakui sistem online.

“Dana desa tahun pertama hanya terserap 82 persen, tahun berikutnya naik jadi 97 persen, sekarang saya yakin bisa 100 persen,” klaim Eko.

Manajemen tim pendamping telah dibentuk dari tingkat nasional hingga level desa sehingga mudah dikontrol. Untuk sisi pengawasan dan penegakan hukum agar dana itu tidak diselewengkan, Kementerian Desa telah bekerjasama dengan Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mereka nanti bersama Inspektorat Daerah melakukan massive random audit. Ada enggak ada permasalahan, tetap mereka audit. Jadi dengan begitu kesempatan untuk melakukan penyelewengan dapat dikurangi,” ungkap Eko. (ald/rmol/fajar)

 

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!