KPK Ganjar Amran Sulaiman Penghargaan Anti-Gratifikasi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada 10 institusi kementerian/lembaga. Satu di antaranya adalah Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kategori kementerian dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Saut Situmorang, mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan atas kinerja kementerian/lembaga dalam pencegahan korupsi di instansinya masing-masing.

“Yang mereka lakukan itukan memenangkan rakyat, dan KPK harus apresiasi sesuai dengan tema kita menuju masyarakat sejahtera,” kata Saut disela-sela Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Selain Kementan, penghargaan pengendalian gratifikasi terbaik juga diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Bank Mandiri, PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPD Jabar-Banten.

Kementan, lanjut Saut, termasuk kementerian yang disasar KPK karena mengurus banyak hal, utamanya kebutuhan logistik nasional yang memang selalu jadi sorotan. Makanya, petugas KPK seringkali hilir-mudik melakukan pemantauan di Kementan.

“Memang banyak yang dinilai tentang undang-undangnya, kelembagaannya dan tata kelolanya. Tapi biasanya pencegahan itu akan jadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, seperti Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) sekarang ini sudah bagus sih,” jelasnya.

Mengenai gratifikasi atau dugaan korupsi di Kementan, dia memastikan sampai saat ini belum ada hal yang signifikan untuk ditindaklanjuti.

“Saya lihat harga stabil yak, untuk swasembada komoditas kita kayak jagung pelan-pelan sudah mulai bisa, beras bisa, gula juga, kan tidak ada yang signifikan bergejolak,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengapresiasi penghargaan yang diterima Kementan dari KPK. “Saya melihat Mentan sejak pertama kali dilantik, sudah punya road map yang jelas dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi,” katanya.

Menurutnya, cukup banyak kebijakan Menteri Amran yang berpengaruh signifikan pada langkah pencegahan korupsi, diantaranya pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan transparan. Begitu juga dengan pengisian jabatan melalui lelang jabatan sehingga pejabat yang terpilih betul-betul profesional, tidak lagi berdasarkan pesanan atau KKN. “Sehingga profesionalisme kerja di Kementan betul-betul terjamin,” jelasnya.

Akademisi dari Universitas Paramadian, Hendri satrio, mengaku tidak heran Amran memeroleh berbagai penghargaan karena prestasinya. Dalam hal pangan, Amran dicitrakan tidak pernah kompromi memberantas mafia dan kartel pangan.

“Amran tidak pandang bulu. Lihat saja lebih dari 40 kasus pengoplos pupuk diproses hukum, kartel daging, bawang, ayam dan lainnya kena sanksi KPPU dan lebih dari 200 kasus pangan diproses hukum oleh Satgas Pangan”, ungkapnya.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan, sesungguhnya aparat pemerintah itu adalah bagian dari KPK, karena dalam sumpahnya setiap pegawai tidak boleh melakukan KKN. “Korupsi harus diberantas karena merupakan musuh bersama,” pungkasnya. (rls/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment