Ditanya Soal Pj, Ini Jawaban Nur Alam

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sutra) nonaktif, Nur Alam saat ini tengah menjalani masa hukumannya sebagai terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap pemberian izin pertambangan di Kabupaten Buton dan Bombana.

Nur Alam dituding merugikan negara bersama dengan Burhanuddin dan Widdi Aswindi sebesar Rp. 4,3 triliun berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Nur Alam juga didakwa menerima uang gratifikasi sebesar USD 4,5 juta.

Selama menjadi tahanan sejak 5 Juli 2017 silam, Nur Alam sepertinya sudah kurang mengikuti perkembangan pemerintahan di Sultra. Tongkat pimpinan tertinggi di pemerintahan Sultra telah diserahkannya kepada Wakil Gubernur, Saleh Lasata sebagai Plt sejak Nur Alam resmi mengenakan rompi oranye.

Usai persidangan Senin (4/12) lalu, Nur Alam sempat mendapat pertanyaan terkait siapa yang akan menjabat sebagai pejabat kepala daerah di tiga kabupaten dan provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018 mendatang. Konawe, Kolaka dan Baubau serta Provinsi Sultra akan menjadi peserta Pilkada 2018.

Dari tiga kabupaten/kota serta provinsi itu, Kolaka, Baubau dan Provinsi Sultra dalam waktu dekat akan berakhir masa jabatan kepala daerahnya. Secara otomatis, akan dijabat oleh Penjabat Bupati/Walikota serta Gubernur untuk mengisi kekosongan pemerintahan sementara sampai dilantiknya kepala daerah difitinitif hasil Pilkada.

Nur Alam yang ditanya apakah sudah ada komunikasi antara Saleh Lasata selaku Plt Gubernur Sultra maupun Kepala Biro Pemerintahan terkait nama-nama yang akan disodorkannya untuk menjadi Pj di daerah-daerah tersebut? Ia mengaku tidak mengetahui hal itu dan memilih untuk fokus pada kasus hukum yang menimpanya.

“Saya tidak tahu itu. Itu diluar jangkauan saya,” katanya singkat sambal berlalu menuju musholla untuk menunaikan ibadah Sholat Dzuhur, Senin (4/12) lalu.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Sultra, Ali Akbar mengaku nama-nama yang akan menjadi pejabat kepala daerah akan disodorkan kepada Saleh Lasata paling cepat 15 Desember mendatang. Nama-nama yang disodorkan tentunya yang telah memenuhi syarat sebagai pejabat daerah. Setelah itu, 1 Januari 2018 mendatang, nama-nama yang sudah dipilih akan selanjutnya disodorkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditunjuk siapa yang layak untuk mendapatkan amanah tersebut. (Hrm/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hariman Kaimuddin

Comment

Loading...