Pemrov Pastikan Selektif Mutasi dari Luar Daerah
FAJAR.CO.ID, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Muhammad Ishak menyatakan sesuai arahan Gubernur Irianto Lambrie terkait mutasi, baru sekitar 80 persen dari jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengusulkan nama-nama pegawai untuk dirombak.
Ishak mengatakan, untuk usulan tersebut akan dibahas oleh tim penilai kinerja. Terkait perombakan di tubuh OPD, banyak kriteria yang menjadi penilaian oleh tim. Di antaranya termasuk kinerja, prestasi, dan kedisplinan pegawai. Termasuk juga usulan dari kepala OPD yang membawahi pegawai tersebut.
Menurutnya, pergeseran di tubuh instansi cukup beragam. Ada yang masuk dan keluar. Ada pula perombakan di internal instansi. “Ada juga yang naik jabatan,” sebutnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (15/12).
Soal mutasi ini, Ishak mengatakan, Pemprov juga masih menerima mutasi pegawai yang berasal dari luar. Baik daerah di Kaltara maupun dari luar. Namun, penerimaan mutasi dari luar lebih selektif menyesuaikan kebutuhan. Terlebih, Kaltara bakal ada penambahan 424 pegawai hasil dari seleksi CPNS tahun ini.
Terkait usulan dari luar daerah, Ishak mengaku sempat mendapat telepon dari Maluku. Namun, dia mengatakan, kurang tahu alasan ada pegawai dari Maluku mau ke Kaltara. “Kalau pendapatan sifatnya relatif, mungkin prospek ke depan lebih bagus. Tapi sebenarnya kalau sesuai beban kerja lebih berat, karena jumlah pegawai masih kurang,” ujarnya.
Untuk saat ini, jumlah pegawai di Kaltara sekitar 3.043 orang, termasuk guru. Kemudian, ditambah 424 pegawai hasil seleksi CPNS menjadi 3.467 orang. Sementara, idealnya pegawai di Pemprov Kaltara, kata Ishak, sekitar lima ribuan orang. Untuk menutupi kekurangan pegawai, Pemprov juga masih memakai tenaga kontrak.
