Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan, Begini Kata Sekjen PDIP
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Terpilihnya Airlangga Hatarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memicu kontrversi terkait rangkap jabatan. Airlangga diketahui saat ini masih menajabat Menteri Perindustrian. Salah satu yang menyoroti masalah ini adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, pihaknya mendukung saran Presiden Joko Widodo agar para menterinya tidak merangkap jabatan di partai dan pemerintahan. Menurut dia, Joko Widodo dianggap mengambil keputusan yang bijak terkait hal itu.
"PDIP Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya," kata Hasto di Hotel Acacia Jakarta, Kamis (21/12).
Menurut dia, jabatan menteri sebagai pembantu pesiden mempunya tugas yang sangat penting dan tidak mudah. Seseorang yang menjabatnya harus benar-benar fokus, agar pekerjaan yang dilakukan dapat maksimal.
"Menteri harus berkonsentrasi total kepada jabatannya," kata Hasto.
PDIP juga telah memberikan contoh kepada partai politik lainnya terkait sistem tersebut. Misalnya, PDIP menonaktifkan Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Terbukti Mba Puan sebagai menteri PMK, itu tidak aktif (kepengurusan PDIP)," pungkas Hasto di Seminar Nasional, Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017.
Pernyataan ini sendiri dikeluarkan terkait saran presiden terhadap Airlangga Hartarto untuk tidak memiliki kedudukan ganda di pemerintahan dan partai.
Sebagaimana diketahui Airlangga telah ditunjuk sebagai ketua Umum partai Golkar, namun dia juga saat ini aktif menjadi Menteri Perindustrian di Perintahan Joko Widodo. (Fajar/JPC)
