KPK Kecewa Hukuman OC Kaligis Dipangkas 3 Tahun

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengurangan masa hukuman penjara terpidana kasus suap, Otto Cornelis (OC) Kaligis. Menurut Wakil Ketua KP Laode M Syarief, hal ini tidak sejalan dengan ide keras pemerintah yang ingin memberantas korupsi.

“KPK tentu kecewa, apalagi kalau kita bicara tentang efek jera dalam pemberantasan korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/12).

Kendati menyesalkan putusan tersebut, KPK tetap menghormatinya. Sebab, peninjauan kembali (PK) ke MA, merupakan langkah hukum luar biasa dan tak upay hukum lagi yang dilakukan penegak hukum terkait putusan itu.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tetap hormati putusan pengadilan,” tegas Laode.

Namun dia berharap ke depannya tetap ada konsen dan komitmen yang lebih kuat dari pengadilan untuk pemberantasan korupsi.

Terutama hukuman yang maksimal, baik pidana penjara ataupun bentuk hukuman lain seperti denda, uang pengganti, atau hukuman tambahan lain.

“Karena kita sering dikritik publik tentang efek jera yang lemah karena hukuman yang rendah,” tukas Laode.

Senada dengan KPK, aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester juga menyatakan kekecewaanya atas putusan PK yang meringankan hukuman Kaligis.

“Ini sangat disayangkan, karena putusan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi, kecenderungannya memperberat hukuman bagi terdakwa,” kata Lola kepada JawaPos.com.

Namun, kendati kecewa, pihaknya tidak bisa melakukan langkah upaya hukum karena PK merupakah upaya hukum terakhir yang dimiliki oleh terpidana dan ahli warisnya.” Gak ada upaya hukum lagi,” imbuh Lola.

Untuk Diketahui, pada 19 Desember 2017, MA mengurangi masa hukuman penjara OC Kaligis yang semula 10 tahun menjadi 7 tahun melalui putusan perkara nomor 176 PK/Pid.Sus/2017.

Adapun majelis hakim yang memeriksa PK tersebut adalah Hakim Agung Syarifuddin selaku ketua majelis, Hakim Agung Leopold Luhut Hutagalung dan Hakim Agung Surya Jaya selaku anggota majelis.

OC Kaligis sendiri mengajukan upaya hukum luar biasa itu pada 27 Februari 2017. Pengajuan PK pengacara kondang itu didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33 Tahun 2016. Di mana, dalam putusan itu menyebutkan PK dapat diajukan kapanpun oleh terpidana atau ahli warisnya, dan JPU tidak berwenang lagi menanganinya.

Dalam pengajuan PK, OC Kaligis membawa 27 novum atau bukti baru. Novum itu adalah berkas-berkas perkara dia yang tidak menjadi pertimbangan hakim.

Sebelumnya, dalam perkara ini, hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan OC Kaligis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuap hakim dan panitera PTUN Medan, bersama anak buahnya, M Yagari Bhastara (Gary), Gubernur nonaktif Sumutera Utara Gator Pujo Nugroho dan istri Gatot, Evy Susanti.

Suap sebesar SGD 5.000 dan USD 27.000 itu diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang digugat Pemprov Sumut ke PTUN Medan. Yaitu terkait penyelidikan dugaan korupsi dana bansos dengan tersangka Gatot Pujo Nugroho.

Atas putusan ini, Kaligis kemudian mengajukan upaya hukum banding. Namun, upaya hukum tersebut kandas. Kaligis justru dihukum 7 tahun, lebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yaitu penjara lima tahun enam bulan.

Tak terima putusan banding, Kaligis pun kembali mengajukan upaya hukum di tingkat kasasi. Namun, upayanya juga kandas, karena MA pernah menolak kasasi OC Kaligis pada 10 Agustus 2016. Majelis hakim yang terdiri atas Artidjo Alkostar, Abdul Latief, dan Krisna Harahap memperberat hukuman ayah dari artis cantik Velove Vexia itu menjadi sepuluh tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Atas putusan itu, OC Kaligis telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin akhir 2016 lalu, sebab putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). (Fajar/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...