Susun Komposisi Pengurus Golkar, Airlangga Diminta Prioritaskan Kader Muda

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Musyawarah luar biasa (Munaslub) Partai Golkar ditutup Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla pada Rabu 20 Desember 2017. Munaslub telah mengukuhkan secara aklamasi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2019. Airlangga diberikan waktu selama sebulan untuk menyusun komposisi kepengurusan DPP Golkar. Dengan begitu, selama satu bulan ke depan, komposisi lama tidak berubah dengan sekjen Idrus Marham sampai dilakukan pergantian. Politisi Golkar yang juga Wasekjen PPK Kosgoro 1957, Samsul Hidayat mengatakan, Airlangga Hartarto menjadi tumpuan harapan perubahan di tubuh Partai Golkar. “Perubahan sangat dinantikan seluruh kader Golkar dan komponen bangsa ini. DPP Golkar perlu simbol-simbol pertaubatan untuk yakinkan rakyat bahwa Partai Golkar akan bersih sejalan dengan Golkar Bersih yang dicanangkan Airlangga Hartarto,” tegas Samsul, Jumat (22/12/2017). Samsul menegaskan, penempatan pengurus DPP Golkar hasil Munaslub harus berdasarkan penjenjangan karir kader yang fair, PDLT dan bersih dari kader Golkar yang memiliki potensi terjerat kasus hukum atau sedang menjalani proses kasus Hukum. Dikatakan Samsul, tidak perlu lagi posisi ketua harian dalam komposisi pengurus DPP. Selain itu, penyegaran jabatan sekjen dan bendahara juga harus dilakukan serta jumlah pengurus DPP dibatasi 75 kader dan perbanyak pokja. “Berikan kesempatan kepada kader muda dan kader daerah yang potensial seperti Dedi Mulyadi dan Wisnu Suhardono,” ujar Samsul. Seperti diketahui, Munaslub Golkar bermula dari desakan pergantian Setya Novanto sebagai Ketum Golkar setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus E-KTP. Desakan diawali Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) dengan inisiator Doli Kurnia, Mirwan Bz Vauly dan Sirajudin Abdul Wahab. Juga tercatat nama Samsul Hidayat, kader Kosgoro 57 yang dikenal vokal ketika aksi menuntut pemecatan Setya Novanto dan menggugat MKD DPR RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ‘papa minta saham’. Puncaknya pada bulan November 2017, Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi dan Ketua DPD Golkar Jateng Wisnu Suhardono menjadi inisiator hingga 34 DPD Golkar Provinsi se Indonesia secara formal mengajukan desakan Munaslub Partai Golkar kepada DPP. Desakan lain dilakukan oleh ormas tri karya pendiri Golkar, yakni Kosgoro57, SOKSI, MKGR serta Dewan Pakar DPP Partai Golkar. (Fajar/pojoksatu)