Dulu Dipecat Ahok, Kini Mantan Kadishub DKI Bela Anies

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polemik kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menata Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat terus berlanjut. Pro dan kontra atas kebijakan yang digadang-gadang akan berhasil itu mendapat banyak kritikan.

Namun, disisi lain penggunaan satu lajur jalan sepanjang 400 meter untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan juga mendapatkan respon baik. Netizen pun ikut berkomentar terkait penutupan jalan tersebut.

Seperti akun Twitter @jayakabajay yang menyebut beberapa Undang-Undang (UU) yang dilanggar Anies Baswedan soal penutupan jalan. Seperti Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 10 tahun 2012 dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan Peraturan Daerah tentang Ketertiban umum. Menanggapi hal ini, Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar yang dahulu dipecat Gubernur DKI kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun angkat bicara.

Dia menilai kebijakan Anies bisa saja dilakukan. Karena sebelum dilakukan penutupan jalan telah dilakukan rapat dengan stake holder terkait.

“Berdasarkan peraturan perundangan tersebut Pemprov DKI atau Dishub dan Kepolisian memiliki kewenangan untuk menata atau mengatur lalu lintas di jalan,” kata Akbar saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (23/12).

Menurut dia penutupan jalan secara resmi dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas di Tanah Abang sah-sah saja. Sehingga, dia menilai langkah Anies tidak salah dalam penataan Tanah Abang.

“Penataan lalu lintas di Tanah Abang dilakukan secara resmi oleh instansi resmi yang memiliki kewenangan, saya rasa sih nggak masalah yang penting tujuannya untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan secara umum,” pungkas dia.

Perlu diketahui, saat penataan Tanah Abang era mantan Gubernur DKI, Joko Widodo, Akbar menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Dia ikut melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Jati Baru.

Saat itu, seluruh jalan di dekat Blok F Tanah Abang sudah dikuasai oleh PKL pada siang hari. Sehingga, kendaraan tidak bisa melintas di kawasan tersebut. Namun, Jokowi telah memindahkan PKL ke Pasar Blok G Tanah Abang dan berakibat sudah mulai lancarnya jalanan di sekitar Tanah Abang. (Fajar/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...