lhaa.. di Masa Anies kok TGUPP jadi Masalah, saat Jokowi dan Ahok Dulu Baik-baik saja

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi keras ketika mendengar kabar pencoretan anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) oleh Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri). Dia mempertanyakan era mantan gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang selalu memiliki anggaran untuk itu.

“Dari dulu selalu ada anggaran (TGUPP). Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, Pak Basuki, Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi gak boleh? Ada apa? Ada apa yang berubah? Apa yang salah?,” ujar Anies saat ditemui di kawasan Monas, Jumat (22/12).

Meski demikian, dia bersikeras akan menjalankan amanat sebagai gubernur yang menyediakan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan yang baik, serta membereskan ketimpangan.

“Timnya apapun kita bisa survive, gak ada masalah. Jadi kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas, dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus,” tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengungkap rekomendasi kepada Anies agar mengurangi jumlah tim atau mengurangi honor untuk merasionalkan anggaran. Bahkan, dia meminta agar honor diberikan dari dana operasional gubernur.

“Kami merekomendasikan untuk dianggarakan menggunakan anggaran biaya operasionalnya kepala daerah bukan menggunakan pos khusus, mengambil jatahnya Pak Gubernur kira-kira begitu. Biaya operasional,” tegasnya saat dihubungi.

Sementara itu, draft APBD DKI Jakarta 2017 saat ini masih berada di Kemendagri. Nantinya, akan dikeluarkan putusan menteri sebagai tanda sahnya seluruh anggaran tersebut. “Putusan menteri ada yang sifatnya memberi opsi kepada kepala daerah, ada yang memang langsung Kemendagri,” pungkas Syarifuddin.

Dalam APBD yang sudah disepakati bersama DPRD DKI Jakarta, anggota TGUPP dapat memperoleh gaji sekitar Rp 24 juta per orang. Sehingga untuk 73 orang yang dimasukkan Anies, nomenklatur tersebut memakan anggaran hingga Rp 28 miliar. (yes/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...