Bisa Saja, Daerah ini tak Dapat Jatah CPNS

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, BANJARMASIN – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tidak memberi jatah formasi CPNS bagi daerah yang postur anggarannya tidak sehat. Ukurannya, belanja gaji pegawai yang lebih besar ketimbang belanja pembangunan.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan dalam beberapa kesempatan Menteri PAN-RB Asman Abnur menyampaikan bakal ada pengadaan CPNS baru untuk provinsi/kabupaten/kota tahun depan. Untuk itu dia berharap masing-masing pemda menyerahkan perhitungan kebutuhan pegawai di instansi masing-masing. ’’Data tersebut untuk diolah,’’ jelasnya. Sehingga menjadi dasar penetapan kuota di masing-masing pemda.

Ridwan menjelaskan pengadaan CPNS baru di daerah juga terkait dengan postur anggaran. Bagi pemda yang postur anggaran belanja pegawainya lebih dari 50 persen, bakal sulit mendapatkan kuota CPNS baru.

Di Kalimantan Selatan posisi sulit ini ditempati Banjarmasin. yang efektifitas belanja daerah masih amburadul. Mayoritas APBD digunakan untuk belanja pegawai. Ini menjadikan ibukota Kalsel ini sebagai daerah dengan komposisi pagu APBD Banjarmasin paling tak sehat di antara daerah lain di Kalsel.

Persentase belanja pegawai mencapai 52,87 persen di Banjarmasin. Sedangkan belanja barang dan jasa hanya 25,89 persen. Begitu pula belanja modal, persantasenya hanya 17,77 persen.

Dikonfirmasi kemarin (27/12) di Balai Kota, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Banjarmasin, Syafri Azmi mengakui belum mendapat kabar resmi kebijakan itu dari BKN.

“Jika benar memakai perimbangan postur anggaran itu, bakal sulit. Bisa jadi malah Banjarmasin tidak bisa. Sebab, perimbangan belanja kita kan masih tipis,” ujar Azmi.

Terlepas dari kebijakan pemerintah pusat soal penjatahan lowongan CPNS pada tahun 2018, Azmi sudah mengusulkan penambahan pegawai. Terutama untuk tenaga kesehatan.

Demi mengisi Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Proyek rumkit milik pemko di Jalan RK Ilir itu ditarget rampung pada 2019 mendatang. “Kami mengusulkan pengangkatan 132 tenaga kesehatan, semuanya untuk rumah sakit,” imbuhnya.

Dalam masa moratorium PNS, Banjarmasin sangat tergantung pada perekrutan tenaga kontrak. Untuk mengisi kekosongan di sejumlah instansi. Belakangan muncul masalah baru, penggajian tenaga kontrak rupanya menambah beban APBD.

“Banjarmasin selalu disorot karena anggaran belanja pegawainya besar. Walikota meminta, perekrutan tenaga kontrak dikurangi. Istilahnya, maksimalkan yang ada saja lah,” tegasnya.

Sementara untuk honorer K2, yang semuanya guru dengan masa pengabdian tak sebentar, Azmi belum berani memberi jaminan. Disebutkannya, ada sekitar 90 tenaga honorer K2 yang tersisa, menanti-nanti kabar pengangkatan.

Meski demikian, dalam rancangan APBD 2018 yang disahkan akhir November tadi, Banjarmasin punya perimbangan belanja anggaran yang lebih baik. Meski mengalami defisit Rp77 miliar.

Rinciannya, belanja tidak langsung sebesar Rp760,7 miliar dan belanja langsung Rp860,2 miliar. Belanja tidak langsung memuat uang gaji pegawai, bantuan sosial dan hibah. Sedangkan belanja langsung mengongkosi layanan publik dan pembangunan kota. Contoh, perbaikan jalan rusak atau jembatan ambruk.

Perimbangan 50-50 antara belanja langsung dan tidak langsung ini sering dijadikan patokan. Untuk menilai apakah anggaran pemko, pemkab atau pemprov itu sudah pro rakyat atau belum.

Selama ini, Banjarmasin selalu kesulitan mencapai perimbangan itu. Selalu saja belanja tidak langsung mengalahkan belanja langsung.

Total belanja daerah Banjarmasin untuk tahun depan mencapai Rp1,62 triliun. Dengan pendapatan daerah diproyeksikan Rp1,54 triliun. Target PAD naik sedikit sekitar 1,6 persen atau Rp327,3 miliar. (fud/mof/ay/ran)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...